PENJURU.ID|TANGERANG — Setelah ramai pemberitaan mengenai dugaan belum ditindaklanjutinya rekomendasi Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang tahun 2022 terkait pembangunan tandon air dan perubahan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kawasan Suvarna Sutera, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Ustur Ubadi, akhirnya menyatakan kesiapannya membuka kembali persoalan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Ustur Ubadi saat diwawancarai awak media di Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tangerang, Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.
Dalam wawancara tersebut, Ustur Ubadi sempat mempertanyakan apakah tandon air Suvarna Sutera benar-benar tidak dibangun pada titik lokasi yang sebelumnya telah ditentukan.
Menanggapi pertanyaan itu, awak media menyampaikan hasil penelusuran lapangan bahwa tandon air yang dipersoalkan tidak ditemukan pada titik yang disebut telah ditentukan. Awak media juga menyampaikan belum menemukan bukti adanya pembangunan maupun pemindahan lokasi tandon tersebut.
Ustur Ubadi menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil kerja DPRD Kabupaten Tangerang periode sebelumnya.
“Ini kan kesepakatan dewan masa lalu,” ujar Ustur Ubadi dalam wawancara tersebut.
Meski demikian, ia menyampaikan bahwa hingga saat wawancara berlangsung belum terdapat bukti yang memastikan adanya pelanggaran hukum dalam persoalan tersebut.
Ustur Ubadi menyatakan kesiapannya memperjuangkan kembali rekomendasi Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang terdahulu.
Ia juga mengaku telah meminta Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang untuk menyiapkan dokumen rekomendasi tahun 2022 sebagai dasar menelusuri sejauh mana rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah rekomendasi pembangunan tandon air dan persoalan perubahan dokumen AMDAL Suvarna Sutera telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Dalam wawancara itu, Ustur Ubadi juga menyinggung persoalan tanggung jawab hukum apabila nantinya ditemukan pelanggaran terkait rekomendasi Komisi IV periode sebelumnya.
Menurut pandangannya, apabila terdapat pelanggaran hukum, pihak yang berpotensi menghadapi konsekuensi hukum adalah anggota Komisi IV periode terdahulu, bukan dirinya.
Namun, secara hukum, pertanggungjawaban tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan periode jabatan. Penentuan tanggung jawab harus didasarkan pada kewenangan, tindakan, kewajiban, serta bukti keterlibatan masing-masing pihak.
Ustur Ubadi juga menyatakan akan memanggil Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya untuk meminta penjelasan mengenai persoalan tandon air Suvarna Sutera.
Pemanggilan tersebut direncanakan untuk mengklarifikasi rekomendasi DPRD sebelumnya, termasuk memastikan kewajiban pembangunan tandon air, lokasi yang ditetapkan, serta kesesuaiannya dengan dokumen lingkungan.
Pernyataan Ustur Ubadi membuka kembali harapan adanya kejelasan terhadap rekomendasi DPRD yang telah menjadi sorotan selama sekitar empat tahun.
Namun, sejumlah pertanyaan masih membutuhkan jawaban. Apakah dokumen rekomendasi tahun 2022 benar-benar telah diterima Komisi IV saat ini? Apakah pihak pengembang sudah menjalankan kewajibannya? Dan kapan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait akan dilaksanakan?
Hingga berita ini disusun, pernyataan Ustur Ubadi mengenai rencana pemanggilan dinas terkait masih berupa komitmen yang pelaksanaannya perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
Persoalan Suvarna Sutera kini memasuki babak baru. Setelah ramai diberitakan, publik menunggu apakah komitmen Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang tersebut akan diwujudkan melalui langkah pengawasan yang konkret atau kembali berhenti pada pernyataan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pengembang Suvarna Sutera, Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta instansi terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
