PENJURU. ID | Jeneponto – Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama Bank Indonesia (BI) menggelar High Level Meeting (HLM) dan edukasi sistem pembayaran elektronik di Gedung Kalabbirang, Senin (11/8/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem pembayaran digital serta mendorong implementasi transaksi nontunai di wilayah Jeneponto.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Jeneponto Islam Iskandar, Deputi Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Ricky Satria, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel, Direktur Operasional dan TI Bank Sulselbar Iswadi Ayub, Sekretaris Daerah Jeneponto Arifin Nur, dan Kepala Bapenda Jeneponto Saripuddin D. Turut hadir pula Kepala Bank Sulselbar Cabang Jeneponto serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Islam Iskandar menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan bahwa transformasi digital dalam sistem pembayaran merupakan langkah penting untuk menciptakan efisiensi dan transparansi, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah.
“Kita sambut baik kegiatan ini sebagai langkah progresif dalam membangun transformasi digital pemerintahan Jeneponto, khususnya di sektor pendapatan,” ujar Islam Iskandar.
Sementara itu, Deputi BI Provinsi Sulsel Ricky Satria memaparkan perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia, termasuk pemanfaatan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang telah diadopsi secara luas.
“Digitalisasi ini penting dalam tata kelola pemerintahan, baik dalam sisi pembelanjaan maupun pendapatan. Ini dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih akuntabel,” jelas Ricky.
Kepala Bapenda Jeneponto, Saripuddin D, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Jeneponto dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan transparan.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pembelanjaan dan pendapatan daerah yang efisien dan akuntabel, demi mendukung visi Jeneponto Bahagia,” ujarnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran perangkat daerah semakin terdorong untuk mengimplementasikan sistem pembayaran digital dalam layanan publik serta pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.
