PENJURU.ID | PROBOLINGGO – Menjaga keamanan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat. Peran masyarakat dalam menyampaikan informasi dan membangun komunikasi dinilai menjadi bagian penting untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
Pesan tersebut mengemuka dalam Dialog Kebangsaan yang berlangsung di Gedung Puri Manggala Bhakti, Jalan Panglima Sudirman, Kota Probolinggo, Kamis (20/8/2026).
Mengusung tema “Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital”, kegiatan tersebut mempertemukan berbagai unsur yang memiliki kepedulian terhadap keamanan dan persatuan masyarakat.
Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi kepemudaan, kelompok keagamaan serta sejumlah komunitas hadir dalam forum yang diikuti sekitar 50 undangan tersebut.
Kesempatan menyampaikan aspirasi dimanfaatkan peserta untuk mengangkat sejumlah persoalan yang masih ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
Perwakilan komunitas Ojol Probolinggo Raya, misalnya, menyampaikan beberapa persoalan keamanan yang menjadi perhatian para pengemudi ketika menjalankan aktivitas di berbagai wilayah Kota Probolinggo.
Ancaman begal, geng motor dan aksi balap liar disebut masih menjadi keresahan. Kondisi penerangan jalan umum (PJU) di beberapa lokasi juga dinilai perlu mendapat perhatian.
Masukan tersebut langsung ditanggapi Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri, S.I.K., M.I.K.
Rico menyampaikan bahwa masyarakat, termasuk komunitas ojol, memiliki peran strategis dalam membantu kepolisian memperoleh informasi mengenai kondisi keamanan di lapangan.
Ia juga memastikan berbagai persoalan yang disampaikan dalam forum akan menjadi bahan tindak lanjut kepolisian.
“Terima kasih kepada perwakilan ojol yang selama ini sudah menjadi mitra Kamtibmas dari Polres Probolinggo Kota. Saya selaku Kapolres akan menindaklanjuti keluhan dari masyarakat semua, bukan hanya dari ojol saja,” kata Rico.
Untuk menjaga keamanan, kepolisian akan mengoptimalkan langkah pencegahan melalui patroli pada waktu yang dianggap rawan.
Selain itu, tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan juga akan dilakukan apabila ditemukan adanya tindak pidana.
“Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik seperti melaksanakan patroli di jam-jam rawan dan melakukan penindakan secara tegas terhadap para pelaku kejahatan yang ada di wilayah Kota Probolinggo,” ujarnya.
Di sisi lain, tantangan menjaga keamanan saat ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi di ruang publik. Perkembangan teknologi juga menghadirkan persoalan baru melalui penyebaran informasi di dunia maya.
Informasi yang tidak benar, provokasi dan konten yang memancing kebencian dapat dengan cepat menyebar apabila masyarakat tidak berhati-hati.
Karena itu, Rico mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mempercayai informasi yang beredar di media sosial.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya, serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri,” tegasnya.
Ia menilai perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat. Perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling bermusuhan maupun memutus hubungan sosial.
Sebaliknya, keberagaman harus dikelola melalui komunikasi dan sikap saling menghargai.
Rico menambahkan, kepolisian bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkomitmen mempertahankan kondisi Kota Probolinggo agar tetap aman dan kondusif.
“Polres Probolinggo Kota bersama seluruh unsur Forkopimda akan terus berupaya menjaga keamanan dan kondusivitas Kota Probolinggo,” tambahnya.
Dialog tersebut juga dihadiri Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminuddin, Sp.OG.(K), M.Kes., Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Lilik Setyawan, S.H., M.H., dan Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo Adi Putra, S.H., M.H.
Sementara peserta berasal dari beragam kelompok, di antaranya Pemuda Muhammadiyah, PMII, PSHT, PERTUNI, organisasi keagamaan, komunitas media, Senkom, ORARI serta komunitas driver ojol.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan dan persatuan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
Para narasumber sepakat bahwa perbedaan pilihan, kepentingan dan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan perlu diselesaikan dengan cara yang tidak menimbulkan konflik.
Dialog dan musyawarah dipandang sebagai langkah penting sebelum persoalan berkembang menjadi perselisihan. Apabila menyangkut pelanggaran hukum, penyelesaian juga harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Rangkaian kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan dialog bersama peserta. Aspirasi yang muncul diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus memperkuat kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat.
Melalui komunikasi lintas kelompok tersebut, Kota Probolinggo diharapkan mampu mempertahankan keamanan sekaligus merawat persatuan di tengah perubahan sosial dan derasnya arus informasi digital. (Prasojo)
