PENJURU.ID | PROBOLINGGO — Menjaga Kota Probolinggo tetap aman dan damai membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, organisasi masyarakat, pemuda, mahasiswa hingga kelompok masyarakat lainnya didorong untuk mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Pesan tersebut menjadi benang merah dalam Dialog Kebangsaan bertajuk “Meningkatkan Kebersamaan Membangun Kota Probolinggo Aman dan Damai Tahun 2026” yang berlangsung di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota Probolinggo, Kamis (20/8).
Kegiatan yang digelar Pemerintah Kota Probolinggo itu tidak hanya menjadi forum bertukar pandangan, tetapi juga menjadi sarana konsolidasi berbagai kekuatan sosial untuk menjaga situasi daerah tetap stabil.
Sekitar 90 organisasi kemasyarakatan hadir dalam agenda tersebut. Sejumlah unsur penting daerah juga turut mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari jajaran Forkopimda, tokoh agama, organisasi kepemudaan, mahasiswa hingga perwakilan kelompok masyarakat.
Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin hadir bersama jajaran Forkopimda. Di antaranya Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri, Kajari Kota Probolinggo Lilik Setiawan, perwakilan Dandim 0820 serta perwakilan Pengadilan Negeri Probolinggo.
Forum yang dimoderatori Kepala Bakesbangpol Kota Probolinggo Sonhaji tersebut kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Deklarasi Komitmen Meningkatkan Kebersamaan Membangun Kota Probolinggo Aman dan Damai Tahun 2026.
Bagi Wali Kota Aminuddin, menjaga keamanan daerah memiliki hubungan erat dengan keberhasilan pembangunan. Stabilitas tidak hanya membuat masyarakat merasa nyaman, tetapi juga menciptakan ruang bagi aktivitas ekonomi dan investasi untuk berkembang.
Ia menyebut semangat kebersamaan tersebut merupakan bagian dari cara mengisi kemerdekaan setelah masyarakat memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.
“Kedaulatan suatu daerah sampai ke tingkat yang terkecil. Ini membutuhkan milestone dan dimulai dari kebijakan,” ujar Aminuddin.
Ia menjelaskan, Pemkot Probolinggo berusaha menerapkan pendekatan inklusif dalam menjalankan pemerintahan. Setiap unsur masyarakat diberi ruang untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah.
Kondisi Kota Probolinggo saat ini, lanjutnya, menunjukkan sejumlah perkembangan yang cukup positif. Pertumbuhan ekonomi disebut telah mencapai 6,81 persen, sedangkan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
Situasi tersebut juga ditopang kondisi sosial yang relatif stabil. Menurut Aminuddin, iklim daerah yang kondusif menjadi salah satu faktor yang membuat Kota Probolinggo memiliki daya tarik bagi investor.
Ia menyebut terdapat potensi investasi bernilai beberapa triliun rupiah yang akan masuk ke Kota Probolinggo. Investasi tersebut diperkirakan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 4.500 tenaga kerja.
Pembangunan keamanan dan kenyamanan kota juga diarahkan berjalan beriringan dengan transformasi digital. Pemerintah daerah tengah menyiapkan perluasan infrastruktur internet publik melalui penambahan 30 Super Koridor.
Kehadiran fasilitas tersebut ditargetkan mampu memperluas akses WiFi publik ke seluruh kelurahan. Pemerintah juga berharap keberadaan jaringan tersebut dapat mengurangi wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses internet.
Tidak berhenti pada konektivitas digital, Pemkot Probolinggo juga menaruh perhatian pada penerangan kawasan kota. Sebanyak 200 PJU direncanakan ditambahkan secara bertahap.
Targetnya, pada 2028 mendatang tidak ada lagi titik gelap di Kota Probolinggo. Penerangan jalan sekaligus diharapkan ikut mendukung rasa aman masyarakat ketika beraktivitas pada malam hari.
Sistem pengawasan juga diperkuat dengan pemanfaatan CCTV. Sekitar 300 kamera direncanakan terhubung dengan pusat pemantauan di Gedung Meteor sehingga kondisi sejumlah wilayah dapat dipantau secara lebih terintegrasi.
“Komitmen kami, saya dan Bu Wakil, menjadikan Kota Probolinggo ini terdigitalisasi. Ini semua menuju Kota Probolinggo benar-benar menjadi kota, membentuk kedaulatan dan membangun Kota Probolinggo,” tegasnya.
Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri melihat tingginya partisipasi masyarakat dalam dialog sebagai modal penting menjaga keamanan.
Menurutnya, kolaborasi tidak akan berjalan maksimal apabila hanya dilakukan oleh pemerintah dan aparat. Peran organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, pemuda serta mahasiswa diperlukan untuk memperkuat ketahanan sosial di tengah masyarakat.
“Kita akan tetap menjaga kondisi itu dan ingin mewujudkan Kota Probolinggo ini naik kelas. Saya yakin kalau kita semuanya berkomitmen dan berkolaborasi,” kata Rico.
Rico turut mengingatkan masyarakat mengenai tantangan komunikasi di era digital. Arus informasi yang cepat perlu diimbangi dengan kemampuan memilah informasi agar kabar yang belum terverifikasi tidak berkembang menjadi persoalan baru.
Ia menilai keberagaman masyarakat Kota Probolinggo harus dipandang sebagai kekuatan. Perbedaan latar belakang, menurutnya, dapat menjadi modal untuk membangun persatuan apabila dibarengi toleransi dan sikap saling menghormati.
Dari unsur kejaksaan, Kajari Kota Probolinggo Lilik Setiawan menilai keamanan mempunyai dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Daerah yang aman akan memberikan kepastian bagi kegiatan investasi, aktivitas ekonomi dan penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, menurut Lilik, keamanan harus dijaga secara bersama-sama.
“Keamanan berhubungan dengan investasi, ekonomi dan pendidikan yang baik. Pemerintah dapat menjalankan program secara optimal,” tuturnya.
Lilik juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.
Sementara itu, Pasi Intel Kodim 0820 Probolinggo Kapten Infanteri Masdelan menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah daerah dalam menjaga situasi Kota Probolinggo.
Ia melihat keberagaman masyarakat bukan sebagai persoalan, melainkan kekuatan yang dapat menyatukan berbagai kelompok dalam tujuan bersama.
“Di sini bermacam-macam tapi tetap bersatu. Kami Kodim 0820 mendukung segala kebijakan dari Bapak Wali Kota,” katanya.
Perwakilan Pengadilan Negeri Probolinggo, Putra, juga mengajak masyarakat mempertahankan kondisi keamanan yang selama ini relatif terjaga.
Menurutnya, persoalan yang muncul di tengah masyarakat sebisa mungkin diselesaikan melalui komunikasi dan pendekatan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Masukan dari kelompok masyarakat turut memperkaya pembahasan. Junaidi, Koordinator Driver Probolinggo Raya (DPR), mengapresiasi ruang dialog yang diberikan Pemkot Probolinggo melalui Bakesbangpol.
Ia menilai pembangunan fasilitas publik, termasuk Super Koridor, memiliki dampak langsung bagi aktivitas masyarakat. Bagi pengemudi ojek online, misalnya, akses WiFi publik dapat membantu mengurangi pengeluaran untuk paket data.
“Dengan adanya Super Koridor kami bisa hemat paket data. Apalagi kalau sudah terealisasi semuanya di beberapa titik,” ungkap Junaidi.
Dialog tersebut akhirnya menegaskan satu hal: keamanan kota bukanlah hasil kerja satu institusi. Kondusivitas membutuhkan komunikasi yang terus terjaga, kepedulian masyarakat serta koordinasi antarlembaga.
Dengan memperkuat kebersamaan dan memperluas kolaborasi, Pemkot Probolinggo berharap stabilitas daerah dapat dipertahankan. Kondisi yang aman dan damai pun diharapkan menjadi fondasi bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga. (Prasojo)
