Polres Jeneponto dan Dukcapil Percepat Aktivasi IKD, Puluhan Personel Ikuti Layanan Digital

PENJURU.ID | JENEPONTO – Kepolisian Resor (Polres) Jeneponto bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jeneponto menggelar aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kegiatan tersebut berlangsung di Markas Komando (Mako) Polres Jeneponto, Jumat, 2 Oktober 2026, dengan melibatkan puluhan personel Bhabinkamtibmas dan anggota satuan fungsi.

Antusiasme personel terlihat saat mereka mengikuti proses aktivasi dan migrasi dokumen kependudukan dari sistem konvensional menuju layanan identitas digital.

Untuk mempercepat pelayanan, Disdukcapil Jeneponto mengerahkan dua tim sekaligus. Kedua tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Data Disdukcapil Jeneponto.

Kepala Dinas Dukcapil Jeneponto, Dr. Mustaufiq, mengapresiasi langkah Polres Jeneponto yang mendorong percepatan aktivasi IKD di lingkungan institusi kepolisian.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi program digitalisasi administrasi kependudukan.

“IKD ini merupakan program nasional. Ke depan, identitas digital ini akan berkaitan erat dengan seluruh aspek layanan publik, khususnya dalam hal perlindungan sosial (perlinsos),” ujar Dr. Mustaufiq.

Ia berharap personel Polres Jeneponto tidak hanya menjadi pengguna IKD, tetapi juga dapat membantu menyosialisasikan pemanfaatan identitas digital kepada masyarakat.

“Dengan adanya aktivasi ini, kami berharap personel kepolisian juga dapat menjadi bagian dari percepatan transformasi digital administrasi kependudukan di Kabupaten Jeneponto,” lanjutnya.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat semakin terbiasa memanfaatkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Melalui aktivasi IKD di lingkungan Polres Jeneponto, program transformasi digital pemerintah diharapkan semakin luas diterapkan, khususnya dalam mendukung kemudahan dan integrasi pelayanan publik.

Pos terkait