PENJURU.ID | KABUPATEN BEKASI – Pascaserah terima jabatan (Sertijab) Pemerintah Desa Sindangsari, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala dusun (Kadus) menggelar Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027.
Kepala desa tidak hadir karena berhalangan di acara musdus yang berlangsung di Kampung Putat, Desa Sindangsari, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Sabtu (14/11/2026) malam.
Ketua BPD Sindangsari, Aspuri, menyampaikan bahwa Musdus merupakan langkah awal pemerintahan desa yang baru dalam menyusun program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, setiap usulan harus dimulai dari tingkat dusun, kemudian dibahas secara berjenjang melalui desa hingga tingkat kecamatan dan kabupaten.
“Semua masyarakat berhak menyampaikan usulan. Namun, nantinya akan dipilah berdasarkan skala prioritas, terutama program yang sifatnya mendesak dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Aspuri.
Ia menegaskan, pembangunan desa harus memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar mempercantik fasilitas perkantoran desa.
Aspuri juga berharap Musdus dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun agar masyarakat bisa mengetahui perkembangan pembangunan sekaligus menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah desa.
“Ini salah satu tugas BPD, yaitu menyambungkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Saya berharap Musdus bisa dilaksanakan setiap tahun agar ada evaluasi dan masyarakat bisa ikut mengawasi perkembangan pembangunan,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dusun (Kadus) 1, Adim, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menampung berbagai usulan masyarakat di wilayahnya.
Beberapa usulan yang disampaikan di antaranya pembangunan jalan lingkungan, saluran drainase, penerangan jalan umum (PJU), serta kebutuhan pembangunan lainnya.
“Kami persilakan masyarakat menyampaikan usulan sebanyak-banyaknya. Nantinya, seluruh usulan akan dibawa ke tahapan berikutnya untuk dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes),” jelas Adim.
Ia juga mengajak masyarakat melalui masing-masing RT untuk bersama-sama membahas kebutuhan pembangunan di lingkungannya agar usulan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Adim mengingatkan masyarakat agar tetap memahami proses perencanaan pembangunan, karena tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan dalam waktu bersamaan.
“Kalau ada usulan yang belum terealisasi, jangan kecewa. Semua akan melalui tahapan dan pembahasan skala prioritas. Mudah-mudahan secara bertahap bisa direalisasikan,” pungkasnya.
