PENJURU.ID|SERANG, — Pemerintah Provinsi Banten kini berada di atas angin dalam sengketa administrasi aset Situ Rancagede, Kabupaten Serang. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 6 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi Penjabat Gubernur Banten dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten.
Putusan yang dibacakan pada 11 Maret 2026 tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor 148/B/2025/PT.TUN.JKT tanggal 10 September 2025.
Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan gugatan PT Modern Industrial Estat tidak diterima.
Keputusan ini menjadi kemenangan penting bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam mempertahankan posisi administrasi aset Situ Rancagede seluas sekitar 250.000 meter persegi atau 25 hektare yang tercatat dalam inventaris barang milik daerah.
Ada fakta menarik dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang patut mendapat perhatian publik.
Majelis hakim mempertimbangkan bukti citra satelit Google Earth, keterangan saksi, serta dokumen yang diajukan para pihak.
Berdasarkan bukti tersebut, kawasan Situ Rancagede masih berbentuk situ pada periode 1985 hingga 2015. Namun, pada 2016, kondisi kawasan mulai mengalami perubahan fungsi akibat aktivitas pengurukan tanah menjadi lahan nonperairan.
Fakta yang tercantum dalam pertimbangan putusan ini memunculkan pertanyaan serius.
Siapa yang melakukan pengurukan Situ Rancagede? Siapa yang memberikan izin? Apakah pemerintah daerah mengetahui perubahan fungsi kawasan tersebut? Dan adakah oknum yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pengurukan itu?
Pertanyaan tersebut penting dijawab melalui pemeriksaan dokumen dan investigasi resmi, bukan sekadar dugaan.
Kemenangan kasasi Pemerintah Provinsi Banten berpotensi membuka babak baru penelusuran terhadap perubahan kondisi Situ Rancagede.
Apabila kelak ditemukan bukti bahwa pengurukan dilakukan tanpa izin atau melanggar ketentuan tata ruang dan lingkungan hidup, pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat menghadapi konsekuensi hukum sesuai perbuatannya.
Tidak tertutup kemungkinan aparat penegak hukum perlu menelusuri dugaan keterlibatan oknum tertentu, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Namun, hingga berita ini disusun berdasarkan dokumen putusan, belum terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa pejabat, pengusaha, atau pihak tertentu telah melakukan tindak pidana.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa inti perkara merupakan sengketa kepemilikan tanah.
PT Modern Industrial Estat mengklaim memiliki tanah sekitar 101 hektare berdasarkan 43 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Namun, dalam pembuktian, perusahaan mengajukan 16 sertifikat HGB dan sejumlah dokumen lainnya.
Majelis hakim menilai belum terdapat penjelasan terperinci mengenai posisi dan batas bidang tanah yang diklaim bertumpang tindih dengan aset Situ Rancagede.
Karena persoalan pokoknya menyangkut kepemilikan tanah, Mahkamah Agung berpendapat penyelesaiannya berada dalam ranah peradilan perdata, bukan Peradilan Tata Usaha Negara.
Dengan demikian, putusan kasasi tersebut tidak otomatis menetapkan kepemilikan akhir seluruh tanah yang disengketakan. Namun, keputusan administrasi dan pencatatan aset yang digugat tidak dibatalkan melalui perkara ini.
Putusan Mahkamah Agung seharusnya tidak berhenti sebagai kemenangan hukum di atas kertas.
Pemerintah Provinsi Banten melalui BPKAD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta instansi lingkungan hidup terkait perlu menelusuri riwayat penguasaan, perubahan fungsi, dan aktivitas pengurukan kawasan Situ Rancagede.
Publik berhak memperoleh penjelasan mengenai status aset, kondisi fisik kawasan, dokumen perizinan, serta langkah pemerintah untuk melindungi kepentingan daerah dan lingkungan hidup.
Jika ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan sesuai kewenangannya.
Kasus Situ Rancagede menjadi pengingat penting bahwa perlindungan aset daerah tidak cukup dilakukan melalui pencatatan administrasi.
Pemerintah juga harus memastikan kondisi fisik, batas, pemanfaatan, dan pengawasan aset berjalan secara nyata.
Kini bola berada di tangan Pemerintah Provinsi Banten. Setelah memenangkan kasasi, beranikah pemerintah membuka secara transparan siapa saja pihak yang terlibat dalam perubahan kondisi Situ Rancagede sejak 2016?
Sebab, jika pengurukan tersebut ternyata mengandung pelanggaran hukum, kemenangan kasasi ini bisa menjadi titik awal pengungkapan persoalan yang lebih besar.
Dan apabila benar ada oknum yang bermain di balik perubahan fungsi kawasan tersebut, bukan tidak mungkin mereka mulai keluar keringat dingin ketika dokumen perizinan, riwayat penguasaan tanah, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab diperiksa secara menyeluruh.
Putusan MA telah berbicara. Kini publik menunggu keberanian pemerintah dan aparat penegak hukum menelusuri fakta di balik pengurukan Situ Rancagede.
Sumber: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6 K/TUN/2026, tanggal 11 Maret 2026.
