PENJURU.ID|KABUPATEN TANGERANG – Pengelolaan anggaran belanja makan dan minum pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang menjadi sorotan publik. Pasalnya, berdasarkan data anggaran yang beredar, terdapat alokasi belanja konsumsi dan fasilitasi kunjungan tamu dengan nilai mencapai Rp350.060.000.
Besarnya anggaran tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar mengenai urgensi kegiatan, efektivitas penggunaan anggaran, hingga sejauh mana manfaatnya terhadap pengembangan koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tangerang.
Berdasarkan rincian data yang menjadi perhatian, terdapat beberapa pos anggaran, di antaranya:
1. Fasilitasi Kunjungan Tamu: Rp333.020.000.
2. Belanja Makanan dan Jamuan Makan Rapat: Rp243.020.000.
3. Snack Rapat: Rp90.020.000.
Dalam rincian tersebut juga ditemukan persoalan yang perlu mendapat klarifikasi. Jika belanja makanan dan jamuan rapat sebesar Rp243.020.000 dijumlahkan dengan snack rapat sebesar Rp90.020.000, hasilnya adalah Rp333.040.000.
Sementara itu, angka fasilitasi kunjungan tamu tercantum sebesar Rp333.020.000. Terdapat selisih Rp20.000 antara kedua rincian tersebut. Di sisi lain, apabila angka belanja konsumsi sebesar Rp333.040.000 dibandingkan dengan total anggaran Rp350.060.000, terdapat selisih Rp17.020.000 yang juga perlu dijelaskan.
ANGGARAN BESAR, PERTANGGUNGJAWABAN JANGAN SAMPAI MINIM PENJELASAN!
Publik tentu berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan. Terlebih, anggaran tersebut bersumber dari keuangan daerah yang pada prinsipnya harus dikelola secara transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.
Pertanyaan yang patut dijawab oleh pihak dinas antara lain: berapa kali kegiatan kunjungan tamu dan rapat dilaksanakan? Siapa saja pihak yang terlibat? Berapa jumlah peserta dalam setiap kegiatan? Apa urgensi penggunaan anggaran tersebut? Serta dokumen apa yang menjadi dasar pertanggungjawaban belanjanya?
Jangan sampai besarnya anggaran konsumsi justru tidak sebanding dengan capaian program dan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku koperasi dan UMKM.
SEKRETARIS DINAS DIMINTA JANGAN BUNGKAM
Sorotan publik juga mengarah kepada jajaran pimpinan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, khususnya Sekretaris Dinas, agar memberikan penjelasan terbuka mengenai perencanaan dan realisasi anggaran tersebut.
Transparansi bukanlah ancaman bagi pejabat publik. Sebaliknya, keterbukaan merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat.
Jika seluruh penggunaan anggaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan, semestinya tidak ada alasan untuk menghindari klarifikasi. Penjelasan yang disertai dokumen pendukung justru akan menjadi bentuk pertanggungjawaban sekaligus menjawab keraguan publik.
DORONG AUDIT DAN EVALUASI
Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan, realisasi, dan dokumen pertanggungjawaban, maka Inspektorat Kabupaten Tangerang maupun lembaga pengawasan yang berwenang patut melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sorotan ini bukanlah bentuk tuduhan terhadap individu maupun institusi tertentu. Namun, merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum terdapat pemeriksaan dan pembuktian berdasarkan hukum.
UANG RAKYAT HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN!
Masyarakat tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Masyarakat hanya menginginkan transparansi, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran daerah.
Jabatan publik bukan ruang untuk menghindari pertanyaan, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab.
Kini, yang ditunggu publik adalah penjelasan resmi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang.
Jika anggaran sudah direncanakan dan direalisasikan sesuai aturan, buka datanya. Jika terdapat kekeliruan administrasi maupun perbedaan angka, jelaskan secara terbuka. Sebab, kepercayaan publik dibangun melalui transparansi, bukan dengan membiarkan pertanyaan masyarakat tanpa jawaban.
