PENJURU. ID | Jeneponto – Dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Puskesmas Tarowang kembali memasuki babak baru. Setelah sebelumnya disorot akibat kualitas bangunan yang retak dan rapuh, kini muncul temuan lebih mencengangkan.
Sejumlah buruh dan tukang yang terlibat dalam proyek tersebut diduga tidak menerima upah secara penuh. Informasi ini terungkap setelah pemberitaan Kompas24 memicu berbagai komentar dari para pekerja yang mulai angkat suara.
Mereka mengaku belum menerima pembayaran sesuai kesepakatan, meski pekerjaan telah rampung
Padahal, proyek bernilai Rp7,13 miliar yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2024 itu telah dinyatakan selesai dan dilaporkan tuntas pengerjaannya.
“Kami bekerja siang-malam, tapi sampai sekarang gaji belum dibayarkan semua. Ada yang hanya dibayar setengah, bahkan ada yang belum terima sama sekali,” ungkap salah satu buruh yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Temuan ini semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan serius dalam pengelolaan anggaran proyek.
Jika terbukti, ketidaktransparanan pembayaran upah buruh menjadi indikator kuat adanya praktik pembengkakan biaya, pemotongan anggaran, atau penyalahgunaan dana.
Sebelumnya, LSM Perak telah resmi melaporkan proyek ini ke Unit Tipiter Satreskrim Polres Jeneponto, menuding kualitas bangunan tidak sebanding dengan nilai proyek miliaran rupiah.
Dengan mencuatnya persoalan pembayaran upah, tekanan publik terhadap penegak hukum semakin besar untuk mengusut tuntas kasus ini.
LSM Perak menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya soal kualitas bangunan, tetapi juga menyangkut hak pekerja yang terabaikan.
“Ini bukan sekadar proyek gagal. Ini soal kemanusiaan. Pekerja yang menghabiskan tenaga mereka justru dirugikan. Aparat harus segera menyelidiki siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya, Rabu (03/12/2025)
Polres Jeneponto dikabarkan mulai memetakan pihak-pihak terkait, termasuk kontraktor pelaksana dan pihak penanggung jawab proyek. Pemeriksaan lanjutan dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat.
Kasus ini kini berubah dari sekadar sorotan kualitas bangunan menjadi potret dugaan penyelewengan anggaran yang lebih luas.
Publik mendesak agar penyelidikan dilakukan menyeluruh, transparan, dan tanpa kompromi, mengingat proyek ini menyangkut fasilitas kesehatan masyarakat serta hak para pekerja yang bekerja di baliknya.
