PENJURU.ID | Lebak – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat merilis kerugian akibat banjir dan longsor yang terjadi Desember 2020 ini di sejumlah Kecamatan di Lebak sebesar Rp 2,5 miliar lebih terdiri dari kerusakan jembatan dan infrastruktur jalan.
Melalui Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR Lebak, Irfan mengatakan, bencana banjir dan longsor yang terjadi di Lebak pada awal Desember 2020 mengakibatkan beberapa infrastruktur jembatan rusak, bahkan putus. Ada sekitar empat unit jembatan yang mengalmi keruskan tersebar di empat kecamatan, diantaranya Kecamatan Cipanas, jembatan di Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Bayah dan Kecamatan Cimarga.
“Kerugian untuk empat jembatan tersebut telah kita hitung yakni sekitar 1,4 miliar lebih,” kata Irfan Suyatufika, kepada media melalui sambungan telepon, Senin (14/12/2020).
Lanjut Irfan, untuk kerusakan infrastruktur jalan terdapat di 22 titik tersebar di tujuh kecamatan, diantaranya kecamatan Gunungkencana terdapat enam titik jalan rusak terdiri dari jalan kabupaten dan desa. Di Kecamatan Leuwidamar terdapat enam titik kerusakan akibat longsor semuanya ruas jalan kabupaten. Kecamatan Cimarga dua titik kerusakan dijalan kabupaten, Cikulur dua titik jalan kabupaten, Cileles tiga titik kerusakan di ruas jalan kabupaten dan desa, Wanasalam dua titik jalan kabupaten dan desa serta di Kecamatan Bojongmanik satu titik kerusakan di jalan milik kabupaten.
“Untuk kerugian ruas jalan sekitar Rp 1 miliar lebih, sehingga seluruh kerugian baik dari kerusakan jembatan dan jalan semuanya sekitar Rp 2,5 miliar,” terang Irfan.
Untuk penanganannya menurut Irfan diserahkan kepada kebijakan Pemkab Lebak. Pihaknya saat ini hanya sebatas menginfentarisir dan menghitung kerugian kerusakan akibat bencana banjir dan longsor.
“Silahkan tanya ke BPBD atau DPKAD,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DPKAD Lebak, Budi Santoso mengaku, sampai saat ini belum ada laporan secara resmi terkait kerugian akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Karena, petugas dari Dinas PUPR masih terus mendata kerusakan yang terjadi hampir di seluruh kecamatan yang terdampak banjir.
“Namun untuk penanganan yang mendesak dan harus ditangani cepat kita gunakan dengan anggaran BTT, nanti setelah kerusakan semuanya didata dilaporkan dulu ke pimpinan, baru setelah itu akan dipetakan penanganan dan penganggarannya,” katanya.
(*)
