PERNYATAAN RESMI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MASA BHAKTI TAHUN 2021-2026 HASIL MAHASABHA LUAR BIASA

  • Whatsapp

PENJURU.IDIDENPASAR -Om Swastiastu,
Atas asung kertha waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, ForKom PHDI Provinsi se￾Indonesia, pada tanggal 18-19 September 2021, bertempat di Wantilan Pura Samuan Tiga
Gianyar Bali telah dilaksanakan MAHASABHA LUAR BIASA yang SAH dan LEGITIMIT
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar PHDI. Mahasabha Luar Biasa
berjalan dengan tertib, kondusif dan saling asah, asih asuh.

Ancaman sampradaya asing, telah membawa kita pada satu pilihan terbaik untuk
memurnikan PHDI yaitu Mahasabha Luar Biasa dan menghasilkan kepengurus sesuai
dengan kehendak mayoritas umat Hindu Dharma di Indonesia.

Kami sebagai Pimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia Periode 2021-2026 Hasil
Mahasabha Luar Biasa, menghimbau kepada Umat Hindu Dharma Indonesia:

Pertama, mari kita kembali bersatu, tetap pada tujuan utama kita yaitu memurnikan PHDI
dan menghilangkan sampradaya asing dari Hindu Dresta Nusantara, yang saat ini dikotori
oleh keyakinan-keyakinan dari aliran sampradaya Hare Krishna/ISKCON, Sai Baba dan
lain-lain yang secara praktis sangat berbeda dengan keyakinan yang kita jalankan dan
amalkan selama ini dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, dampak psikologis yang kita alami dalam 2 tahun terakhir ini atas gerakan dari
sampradaya terutama Hare Krishna/ISKCON “Grand Design 50 Tahun Hare Krishna” yang
hendak menguasai Bali yang menjadi pusat Umat Hindu Dharma Indonesia, karena 80%
jumlah umat Hindu Dharma ada di Provinsi Bali dan telah kita bongkar serta ketahui
bersama tujuan mereka.

Gerakan mereka ini adalah merupakan ancaman ideologi
transnasional dengan gerakan-gerakan kontroversial yang dilakukan Hare Krishna dan
organisasi ISKCON di Bali membuat kita semakin jelas dan terang benderang mengetahui
bahwa gerakan Hare Krishna adalah misionaris yang sudah banyak mengkonversi umat kita
menjadi pengikutnya, namun umat kita yang sudah menjadi pengikut aliran ini tidak sadar,
karena dialiri dengan sumber pendanaan yang sangat besar dan telah pula menguasai serta
mencengkeram kepengurusan PHDI Pusat saat ini, padahal Hare Krishna adalah ajaran yang
telah jelas-jelas dilarang negara dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor:
107/JA/5/1984 tanggal 8 Mei 1984.
Status quo inilah yang ingin mereka pertahankan.

Ketiga, Kepengurusan PHDI hasil MLB telah mendapat dukungan sepenuhnya dari Majelis
Desa Adat (MDA) Bali, yang merupakan representasi 80% umat Hindu di nusantara dan

langkah strategis kami adalah PHDI Pusat akan berkantor Bali yaitu di gedung MDA Bali
serta juga di Jakarta. Dan ini adalah sebagai jawaban atas harapan seluruh masyarakat Bali
agar PHDI berkantor di Bali, untuk tetap terjaga kemurnian PHDI dari rongrongan
sampradaya asing apapun dimasa mendatang.
Keempat, pembentukan Bidang Pengadaan dan Evaluasi Buku Hindu yang sudah siap saat
ini menerbitkan Buku Upadeca Nusantara, dimana ajaran-ajaran berkearifan lokal diangkat
dan diajarkan disekolah-sekolah baik formal maupun non formal.

Hal ini akan diikuti
evaluasi atas buku-buku Agama Hindu lainnya dan akan menarik buku-buku yang tidak
sesuai dengan dresta Hindu nusantara dan memastikan buku-buku Hindu harus dinyatakan
lulus oleh PHDI Pusat sebelum berdar di masyarakat. Ini adalah langkah penyelamatan
generasi muda Hindu dimasa mendatang dan penguatan SDM Hindu secara keseluruhan.
Kelima, secara de facto Hasil Mahasabha Luar Bisa yang dilaksanakan di Wantilan Pura
Samuan Tiga pada tanggal 18-19 September 2021, secara Yuridis formal telah diatur dalam
ketentuan Anggaran Dasar (AD) PHDI sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 30 ayat (4) dinyatakan: Dalam keadaan mendesak dan demi keutuhan
Parisada, dapat diadakan Mahasabha Luar Biasa atas usul sekurang-kurangnya 2/3
(dua per tiga) dari jumlah Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi yang ada.

2. Dalam AD PHDI yang terdaftar sebagai Ormas Perkumpulan Keagamaan Pasal 28 ayat
(4) juga telah dinyatakan: “Dalam keadaan mendesak dan demi keutuhan Parisada,
dapat diadakan Mahasabha Luar Biasa atas usul sekurang-kurangnya 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi yang ada.

Keenam, bahwa belum diumumkannya Organ Sabha Pandita dalam Mahasabha Luar Biasa
yang diselenggarakan pada tanggal 18-19 September 2021, karena para peserta Mahasabha
Luar Biasa berpandangan, bahwa peserta Mahasabha Luar Biasa sangat menjunjung tinggi
etika, untuk tidak menempatkan para Pandita dalam posisi ikut serta dalam kegiatan
Mahasabha Luar Biasa yang kami anggap baratayudha dalam menegakkan dharma. Peserta
dan pimpinan Sidang Mahasabha Luar Biasa telah membuat keputusan bahwa dalam
menyusun kepengurusan Sabha Pandita diserahkan sepenuhnya kepada para sulinggih yang
tergabung dalam pasemetonan yang menyungsung pedharman di Pura Besakih dan
pasemetonan dresta Hindu lainnya di Nusantara.
Dan hasil yang akan disampaikan nanti menjadi bagian tak terpisahkan dalam Keputusan
Mahasabha Luar yang sudah kita laksanakan. Kami yakin dalam waktu singkat
kepengurusan Sabha Pandita Masa Bhakti 2021-2026 segera akan kami umumkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, kami mengajak kepada para Ketua PHDI Provinsi,
Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, mari kita bersatu padu, lahir dan batin, untuk
memurnikan PHDI dari pengaruh buruk dan konversi keyakinan yang dilakukan oleh aliran
sampradaya, dan selalu saling asah, asih asuh, saling menasehati, saling memaafkan
kesalahan, tan ana wong sweca annulus – tidak ada manusia yang sempurna, tapi yang paling
sempurna adalah Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan para leluhur kawitan sinamian.

Demikian pernyataan resmi kami sampaikan kepada Umat Hindu Dharma Indonesia, dan
kami akhiri dengan Paramasanti “Om santih, santih, santih, Om.

Denpasar, 21 September 2021

PENGURUS HARIAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
MASA BHAKTI 2021-2026

KetuaMarsekal TNI (Purn) IB.Putu Dunia Sekertaris Komang Priambada, SE. (Ida Ayu MAP/Gun)

Pos terkait