PENJURU.ID | Probolinggo – Badan Standardisasi Nasional (BSN) gelar sosialisasi bertajuk Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian di Probolinggo ini, mengambil tema “Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dengan SNI”.
Kegiatan sosialisasi yang di gelar pada Minggu 6 November 2022 di salah satu tempat di Kota Probolinggo, mengambil tema “Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dengan SNI” dan di ikuti ratusan peserta dari Probolinggo.
Sekretaris Utama BSN, Donny mengatakan,
Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, mengatakan, salah satu cara paling baik untuk bertahan dari produk luar adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sendiri.
“Peningkatan kualitas yang baik itu harus ada caranya. Salah satunya dengan menerapkan standar. Karena kalau konsumen dari luar biasanya akan menanyakan keamanan produk seperti apa, termasuk juga kualitas,” terangnya.
Menurutnya, tantangan sat ini adalah bagaimana pelaku UMKM itu menyadari pentingnya hal ini. Karena sampai sekarang konotasi standar itu sepertinya menakutkan dan sulit.
“Gambaran seperti ini yang perlu BSN kerja keras untuk mengubahnya. Bahwa yang namanya standar itu bukan hal yang susah, bukan hal yang menakutkan bagi pelaku usaha. Sehingga kita dalam penyampaiannya harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti pelaku UMKM,” tuturnya.
Selain itu masih katanya, saat ini persentase produk UMKM yang sudah sesuai standar BSN masih sedikit sekali sehingga harus di genjot.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza menyampaikan bahwa perdagangan bebas antara Indonesia dengan Korea tentunya menjadi ancaman berat bagi pelaku UMKM.
Karena itu, untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, dibutuhkan standarisasi dari BSN.
Menurutnya, jumlah UMKM di Kabupaten Probolinggo cukup banyak. Sayangnya sosialisasi yang disampaikan masih seputar masalah halal, belum menyentuh kepada standarisasi produk.
“Padahal kita sudah dikejar waktu agar produk UMKM itu benar-benar standar. Dan itu tidak susah,” ujarnya.
Sampai saat ini, masih banyak pelaku UMKM yang merasa kesulitan bagaimana cara mengurus standarisasi, kalau memang itu diterapkan pemerintah.
Maka diperlukan sosialisasi dari BSN maupun DPR RI khususnya dari Komisi VI.
Lebih lanjut disampaikan pria yang akrab disapa Mas Riza ini, sosialisasi standarisasi produk memang diperlukan agar UMKM benar-benar kuat di tahun yang akan datang menjelang perdagangan bebas.
Apalagi UMKM adalah salah satu ekonomi yang paling kuat saat ini, karena Indonesia sangat berhasil dengan UMKM. Yang lain ambruk semua, UMKM tetap kokoh.
“Maka dari itu pemerintah mulai konsentrasi kepada UMKM. Bagaimana caranya dia juga memiliki standarisasi,” pungkasnya.
(Prasojo)
