PENJURU.ID | Jeneponto – Ratusan pemuda yang tergabung dalam Barisan Pejuang Jaminan Sosial (BPJS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Jeneponto, Kamis (05/02/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap penonaktifan massal Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik puluhan ribu warga miskin di daerah itu.
Pemicu utama protes adalah penerapan sistem pendataan berbasis DESIL, yang dinilai telah mencabut hak dasar masyarakat miskin secara administratif dan sepihak.
Massa aksi menegaskan, kebijakan tersebut tidak didahului verifikasi faktual di lapangan. Banyak warga miskin tiba-tiba dinyatakan “mampu” hanya berdasarkan data di atas kertas.
Akibat kebijakan itu, ribuan keluarga kini hidup dalam kecemasan. Sakit menjadi ancaman, berobat berubah menjadi ketakutan, dan rumah sakit terasa kian jauh dari jangkauan.
Para demonstran menilai sistem DESIL hanya rapi di meja birokrasi, namun gagal membaca realitas kemiskinan struktural yang masih dialami masyarakat kecil di Jeneponto.
Penonaktifan KIS disebut sebagai tragedi kemanusiaan, karena hak dasar atas layanan kesehatan terputus tanpa dialog, tanpa empati, dan tanpa keadilan sosial.
Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa kesehatan adalah hak konstitusional warga negara. Bukan bantuan, bukan belas kasihan, dan tidak boleh dicabut secara sepihak.
“Bagaimana mungkin rakyat yang masih berjuang makan sehari-hari dianggap sudah mampu? Bagaimana mungkin seorang ibu harus menahan anaknya yang sakit karena namanya dihapus dari daftar?” tegas Rais, salah satu orator aksi.
Melalui aksi tersebut, BPJS mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi total terhadap penerapan sistem DESIL dalam penentuan penerima jaminan kesehatan.
Massa juga menuntut pengaktifan kembali KIS warga miskin yang dinonaktifkan tanpa proses verifikasi lapangan yang objektif dan transparan.
Pemkab Jeneponto didesak mengambil langkah cepat dan konkret agar akses layanan kesehatan masyarakat miskin tidak terus terputus.
Selain itu, pendataan ulang diminta dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan unsur independen demi menghasilkan data kemiskinan yang adil dan akurat.
Menjelang akhir aksi, situasi sempat memanas. Adu mulut antara dua kelompok nyaris berujung bentrokan fisik di area parkir kantor bupati.
Beruntung, personel kepolisian yang bersiaga segera melakukan barikade dan menghalau kedua kubu sebelum konflik meluas.
Situasi akhirnya berhasil dikendalikan, dan massa kembali melanjutkan penyampaian aspirasi secara tertib.
Aksi pun ditutup dengan seruan keras kepada pemerintah bahwa setiap data yang dikelola bukan sekadar angka, melainkan menyangkut nyawa dan masa depan manusia.
