PENJURU.ID | Bangkalan – Giat audiensi menyikapi keluhan masyrakat terkait layanan kesehatan, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Bangkalan kunjugi komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, Senin (15/02/21).
Kegiatan yang melibatkan Komisi D, Dinsos, Dinkes dan RSUD Syamrabu Bangkalan ini sebagai upaya mencari jalan keluar. Pasalnya, banyak masyarakat yang mengeluhkan beberapa regulasi pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan dinilai sering berubah. Hal ini menjadi perhatian karena dinilai tidak jelas
Muhyi, ketua DKR Bangkalan menyampaikan. Menurutnya, setiap kebijakan atau perubahan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah agar dilakukan sosialisasi ke masyarakat.
“Pada dasarnya setiap kebijakan dan aturan yang berubah tentunya harus dibarengi sosialisasi ke masyarakat agar masayarakat memahami petunjuk pelaksanaan di lapangan,” tuturnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan ikut andil dalam memberikan edukasi tersebut agar masyarakat paham dan tidak menjadi keluhan kembali.
“Kami dari DKR akan berupaya untuk membantu pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perubahan yang terjadi dalam kebijakan,” tambahnya.
Dalam audiensi inj pihaknya sudah membahas terkait perubahan alur biakes maskin. Harapannya agar dapat disampaikan kepada masyarakat miskin khususnya yang ada di pedesaan.
Ia menegaskan, permasalahan masyarakat miskin ini merupakan kasus yang sangat kompleks. Sehingga sangat perlu untuk diperhatikan dan dilakukan pendampingan khususnya dalam jaminan kesehatan dari pemerintah.
“Jadi masalah masyarakat miskin ini sangat banyak, jadi terkait pembiayaan ketika mereka sakit dan bagaimana pengajuan DTKS sehingga mereka itu mendapat bantuan dari pemerintah terutama KIS PBI,” ungkanya.
Sejauh ini di Bangkalan sudah ada tim SLRT yang ditugaskan untuk melakukan survey terkait pengajuan DTKS dan penggunaan biakesmaskin yang diharapkan dapat berfungsi dengan baik.
Setidaknya ada 12 permasalahan yang ditulis dalam pers release resmi audiensi ini terkait permasalahan layanan kesehatan dan bantuan biaskes maskin yang terjadi di masyarakat.
Selain yang tercantum dalan pers release, ada satu permasalahan yang di sampaikan oleh DKR terkait klasifikasi masyarakat miskin agar masyarakat yang masuk dalam kriteria tersebut benar-benar mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Mmt
