PENJURU.ID | Jeneponto — Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Yayasan Fatima kembali menuai sorotan. Setelah delapan hari mandek diduga tanpa penjelasan, dapur penyedia akhirnya kembali menyalurkan makanan ke sekolah-sekolah. Namun, alih-alih membaik, kualitas menu justru dinilai menurun drastis.
Mandeknya distribusi lebih dari sepekan membuat ribuan siswa kehilangan jatah makan bergizi yang seharusnya mereka terima setiap hari sekolah. Ketika penyaluran kembali berjalan, paket makanan yang dibagikan justru tampak jauh dari standar gizi yang ditetapkan program.
Berdasarkan pantauan di sejumlah sekolah, menu yang diberikan hanya berupa roti dan buah seadanya. Bahkan, untuk siswa kelas I–III maupun IV–VI, perbedaan menu hanya terletak pada jumlah anggur kelas atas mendapat tambahan satu butir menjadi lima butir sementara komponen lain tetap minim dan diduga kurang unsur protein atau sayuran memadai.
Variasi menu yang kurang, porsi kecil, serta tidak tampaknya elemen gizi utama menimbulkan dugaan bahwa dapur penyedia belum siap beroperasi pasca mengalami kendala internal.
Salah satu kepala sekolah yang enggan disebut namanya mengonfirmasi bahwa pihaknya tidak pernah menerima pemberitahuan apa pun terkait penghentian pendistribusian sebelumnya.
“Tidak ada penyampaian, baik lisan maupun tertulis dari pihak dapur terkait pemberhentian sementara pendistribusian MBG,” ujarnya lewat sambungan WhatsApp, Kamis (04/12/2025)
Ketiadaan pemberitahuan tersebut membuat pihak sekolah kesulitan memberikan penjelasan kepada siswa dan orang tua ketika jatah makanan tiba-tiba terhenti selama delapan hari.
Sebelumnya, sumber internal dapur menyebut bahwa keterlambatan pencairan dana menjadi penyebab utama terhentinya operasional. Namun dalam pedoman teknis MBG, penghentian layanan tanpa laporan resmi dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat berujung sanksi administratif.
Pemerhati program mendesak dinas terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh, memastikan standar menu benar-benar dipenuhi, serta menjamin keberlanjutan program agar hak gizi ribuan siswa tidak kembali terabaikan.
