PENJURU.ID | Purwakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta baru-baru ini mengadakan acara sosialisasi Pilkada, dengan mengundang seluruh organisasi media yang beroperasi di Purwakarta. Acara yang berlangsung pada Senin (19/08/2024) di Hotel Grand Situ Buled ini bertujuan untuk memperkuat peran media dalam mendukung kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan datang.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan media, mulai dari media cetak, elektronik, hingga media online, yang turut ambil bagian dalam diskusi interaktif seputar peran strategis media dalam Pilkada. Ketua KPU Purwakarta, Dian Hadiana, melalui anggota KPU Oyang Este Bynos yang hadir sebagai wakil, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara KPU dan media massa untuk memastikan partisipasi masyarakat yang maksimal dalam Pilkada mendatang.
“Kami sangat mengharapkan kerja sama yang baik dari rekan-rekan media untuk menyampaikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan lancar dan tingkat partisipasi pemilih meningkat,” ujar Oyang Este Bynos.
Selama acara, KPU Purwakarta mengedepankan diskusi terkait transparansi, integritas, dan netralitas media dalam pelaksanaan Pilkada. Para jurnalis yang hadir juga diajak untuk membahas cara-cara efektif dalam melawan penyebaran informasi palsu (hoaks) yang dapat mengganggu proses demokrasi.
KPU Purwakarta berkomitmen untuk membangun sinergi yang kuat dengan media sebagai salah satu langkah penting dalam menciptakan Pilkada yang damai dan tertib. “Kami percaya bahwa media memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat serta menjaga suasana kondusif selama proses Pilkada berlangsung,” tambah Oyang Este Bynos.
Dalam kesempatan yang sama, Oyang Este Bynos, yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan elemen kunci dalam setiap tahapan Pilkada. Ia menekankan bahwa seluruh proses, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2015.
“Kepastian hukum tidak hanya penting untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang adil dan transparan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia,” ujarnya. Oyang juga menambahkan bahwa tanpa kepastian hukum, kemungkinan terjadinya pelanggaran dan ketidakpuasan masyarakat dapat meningkat, yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan sosial di Purwakarta.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini penting agar semua pihak merasa diperlakukan dengan adil dan hak-hak mereka terjamin,” lanjutnya.
Selain itu, Oyang Este Bynos menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka dalam Pilkada. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat adalah faktor utama yang akan menentukan keberhasilan Pilkada yang demokratis dan berintegritas.
Dengan adanya sosialisasi ini, KPU Purwakarta berharap informasi mengenai Pilkada dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga partisipasi pemilih meningkat dan pelaksanaan Pilkada berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diharapkan.***
