PENJURU. ID | Kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto dengan Tema “Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam menata stabilitas ekonomi dan keamanan, pasca penyesuaian BBM”
Dimana yang bertindak selaku Moderator yakni Alim Bahri, S.I.P (Ketua FRK Kab. Jeneponto). Giat berlangsung di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto Jl. Lanto Dg Pasewang Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Jeneponto, Jumat (09/09/2022)
Adapun yang bertindak selaku Narasumber AKBP Andi Erma Suryono, SH.,S.IK (Kapolres Jeneponto), Hanapi Sewang, S.E (Ketua Komisi II DPRD Jeneponto), Achmad, S.P. M.ADm (Kadis Pertanian Jeneponto), Hardianto Haris, S.K.M, M.S.I (Akademisi Universitas Pancasakti Makassar),Ruslan Rabatini, S.E (MPKT Karang Taruna Jeneponto).
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Jeneponto Hanafi Sewang memberikan materi terkait kenaikan harga BBM.
“Memberi pro kontra seperti yang kita lihat di media sosial tetapi saya mengatakan bahwa langkah Pemerintah merupakan langkah terbaik untuk menyelamatkan APBN termasuk pemulihan ekonomi.”ujar Hanapi Sewang
Pemerintah telah membentuk tim pengendali inflasi mulai dari pusat sampai di daerah sehubungan dengan adanya penyesuaian BBM.
“Kami selaku DPRD mempunyai fungsi pokok yaitu sebagai legislasi perundang – undangan, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sehingga kami berperan menjaga ketersediaan harga barang pokok yang beredar.”ungkapnya
Selanjutnya Kapolres Jeneponto AKBP Andi Erma Suryono,SH,S.I.K juga dalam sambutannya mengatakan kenaikan BBM bukan hanya dirasakan di Kabupaten Jeneponto tapi di seluruh Indonesia.
Menurutnya pemerintah kita telah memikirkan imbas pro dan kontra dimana kita lihat tiap hari di prov. Sulsel unrasnya terbanyak dalam menyampaikan aspirasi namun kami harapkan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami berharap kepada masyarakat Jeneponto untuk menjaga keamanan dengan sinergitas dan dukungan dari masyarakat.”tutur Kapolres Jeneponto.
Selain terkait penyesuaian harga BBM ada pula masalah PMK dan covid. kata Kapolres sebagai aparat Kepolisian wajib mematuhi kebijakan Pemerintah.
“Dalam penyampaian aspirasi tidak mesti dengan melakukan unjuk rasa tapi melalui FGD juga bisa menjadi sarana penyampaian tidak melakukan hal negatif mari bergandengan tangan menuju Jeneponto yang damai.”harap Kapolres
Berbagai pihak yang hadir turut memaparkan materi terkait kenaikan BBM diantaranya Kadis Pertanian Kabupaten Jeneponto, Akademisi Universitas Pancasakti Makassar, Perwakilan Karang Taruna Kabupaten Jeneponto.
Setelah penyampaian beberapa materi selanjutnya dibuka sesi Tanya jawab bagi peserta forum Discussion Group.
Hadir dalam acara tersebut, IPTU Syarifuddin S.Sos (Kasat Intelkam Polres Jeneponto), IPTU B. Basthion. SH. (Kbo Intelkam Polres Jeneponto), Para aktivis Kab. Jeneponto, Para Jurnalis, Para Tamu Undangan lainnya dengan jumlah keseluruhan kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang.
Pewarta: Mail
