Penjuru.id | Jambi. Jum’at, 20 Oktober 2023 JambiTV mengadakan acara “Kupas abiss” dengan tema: Batu Bara Anugrah Atau Bencana (Menakar Peran ATJ), Live di studio 1 JambiTV pukul 20.00 WIB. Acara ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jambi Saipul Roswandi S.P.di. M.H, Ketua Umum Asosiasi Transportir Batubara Jambi (ATJ) Karyadi, ketua Forum Kades Kabupaten Muaro Jambi Sarkoni, dan perwakilan dari seluruh Paguyuban se-provinsi Jambi.
Fil Azhari Alfath dari selaku Ketua Umum FKMJ Jambi, mengatakan bahwa beliau sangat kecewa dengan Pemerintahan Provinsi Jambi. Rasa kekecewaan tersebut dikarenakan pihak pemerintah Provinsi Jambi tidak bisa menghadiri undangan dari tim JambiTV yang telah mengundang Pemerintah untuk dapat hadir dan membersamai acara “Kupas Abiss” yang dilaksanakan di studio 1 JambiTV. Menurutnya Stakeholder atau Pemerintah Provinsi Jambi harus hadir pada acara tersebut.
“Pemerintah seharusnya hadir pada acara ini, karena stakeholder atau pemerintah lah yang seharusnya menjelaskan tentang carut-marutnya persoalan batu bara di Provinsi Jambi. Sudah banyak gerakan mahasiswa yang mengkritik dan melakukan aksi demonstrasi terkait dengan persoalan batu bara di Provinsi Jambi, akan tetapi pemerintah hanya memberi obat penenang sejenak dengan program atau kebijakan yang tidak ada konsistennya.” Pungkas Fil Azhari Alfath
Beliau juga menuntut pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih konsisten dalam mengatasi persoalan masalah hauling batu bara yang ada di Provinsi Jambi, “baru baru ini kawan kami dari paguyuban Ikatan Keluarga Mahasiswa Minangkabau (IKMM) kembali lagi menjadi korban tabrak lari, dan kawan kawan IKMM sudah melakukan Aksi Solidaritas untuk kejadian tersebut. Akan tetapi apa sampai saat ini pelaku masih belum ditemukan, dari kawan kawan IKMM mengatakan kejadian tersebut di akibatkan oleh salah satu supir batu bara yang bermuatan kosong.”
Selesai acara tersebut beliau berharap Stakeholder atau Pemerintah harus konsisten dan lebih serius lagi menangani persoalan batu bara ini, “kami harap Pemerintah harus lebih serius dan konsisten untuk menangani persoalan batu bara, untuk regulasi terkait itu harus ditegaskan dan dijalankan dengan sebaik mungkin.”
