PENJURU.ID | Jakarta – Jelang Pilkada serentak pada 270 Kabupaten/Kota yang akan diperhelat pada 7 Desember 2020 mendatang, calon-calon bermunculan dari berbagai latar belakang profesi. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah anak sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang akan maju pada Pilkada Solo dan sang menantu Bobby Nasution yang akan maju di Pilkada Medan. Kemunculan nama dari lingkaran keluarga Presiden tersebut membuat bapak reformasi, Amien Rais melontarkan kritik tajam karena Joko Widodo dinilai membantu keluarganya secara terang-terangan.
“Keteladanan pak Jokowi makin parah ketika dengan otoritasnya, anak sulungnya yang akan maju dalam Pilkada Solo dan menatunya dalam Pilkada Medan, dibantu terang-terangan agar keduanya harus menang,” ucap bapak reformasi ini melalui akun instagram pribadinya @amienraisofficial pada, Rabu malam (19/8/2020).
Eks Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Joko Widodo menimbulkan dampak sinisme dan cemooh dari masyarakat luas, karenanya agar Jokowi mempertimbangkan kembali sikap politik kekuasaan dinastinya.
“Bahwa langkah Jokowi itu menimbulkan sinisme dan cemooh yang sangat luas dari masyarakat nampak tidak dianggap oleh bapak Presiden,” imbuhnya.
Padahal, lanjut Amien bahwa perjuangan anak bangsa 22 tahun silam itu agar menumpas praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) menjadi musuh bersama sebagian besar rakyat sehingga lahirlah gerakan reformasi. Namun budaya feodalisme, AMPII (anak, menantu, ponakan, istri dan ipar) masih tumbuh subur sampai hari ini, baik dalam kontestasi legislatif maupun eksekutif.
“Gerakan reformasi sekitar dua dasawarsa lalu adalah niat kuat dari sebagian anak bangsa untuk menghilangkan nepotisme. KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) jadi musuh bersama sebagian besar rakyat, akan tetapi nepotisme dan juga gaya serta budaya feodal dalam puluhan tahun terakhir masih saja berlangsung. Di zaman orde baru dikenal istilah sarkastik bahwa AMPII mendominasi kehidupan politik masyarakat kita. Anak, memantu, ponakan, istri dan ipar ada di lembaga legislatif maupun eksekutif,” tegasnya.
Profesor Ilmu Politik ini juga menyinggung gaya politik Jokowi yang dinilainya otoriter. Kendati sang presiden tak menyadari akan gaya politik feodelnya, namun rakyat selalu mengamati kehidupan presidennya.
“Sayang sekali pak Jokowi sering kali menampakkan aslinya, yang ternyata menyukai gaya feodal dan juga gaya otoriter di dalam politik. Mungkin pak Jokowi lupa bahwa seluruh rakyat Indonesia sesungguhnya mengamati dan memperhatikan kehidupan presiden-nya,” pungkasnya.
(LA)
