Kota Serang, PENJURU.ID – Terkait adanya informasi dugaan potongan bantuan dana kompensasi bagi 779 nelayan Kota Serang terdampak tumpahnya minyak mentah perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia belum lama ini menuai kritikan.
Pasalnya, menurut Ketua aktivis LSM Gerakan Anti Korupsi Indonesia DPD Provinsi Banten, Arohman Ali bahwa, adanya dugaan potongan tersebut menurutnya juga lemahnya pengawasan dan pendampingan dari Dinas terkait , yakni Dinas Pertanian Kota Serang.
“Selaku OPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan bantuan tersebut, Dinas Pertanian Kota Serang harusnya selain menjadi Verifikator, juga dapat menjadi pendampingan dan pengawasan yang baik bagi terlaksananya kegiatan untuk Nelayan terdampak ,”ujarnya.
Selain itu, jika pihak dinas terkait merasa tak ingin disalahkan, telah menjadi keharusan bahwa hal itu dapat diselesaikan secara langsung.
“Bukannya seolah lempar batu sembunyi tangan. Kan ada Kepala Bidang, Kepala Seksi dan penyuluh perikanan nya. Lalu, kerjanya apa ?,”lanjutnya.
Jika terus seperti ini, pihaknya beserta organisasi aktivis lainnya berencana akan melakukan aksi dan meminta Aparat Penegak Hukum agar mengusut tuntas soal dugaan potongan bantuan dana kompensasi bagi nelayan terdampak tumpahnya minyak mentah perusahaan BUMN tahun 2019 lalu.
(Sen/AL)
