Bupati Probolinggo Sambut Kunjungan Menhut RI di Kawasan Karhutla TNBTS

PENJURU.ID | Probolinggo – Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia Raja Juli Antoni memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Minggu (9/8/2026). Pemerintah memutuskan menutup sementara seluruh kawasan wisata TNBTS agar personel dapat fokus melakukan pemadaman dan mencegah api meluas.

Kedatangan Menhut di kawasan Bromo disambut Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin serta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Pemantauan diawali dengan pemaparan mengenai perkembangan penanganan karhutla yang telah dilakukan di kawasan Bromo. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk penguatan sumber daya dan strategi pemadaman di sejumlah titik yang masih terbakar.

Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla di tengah kondisi cuaca kering dan fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026.

“Kami dikumpulkan pada tanggal 28 Juli 2026, semua kumpul, berbagai kementerian, termasuk TNI, Polri, semua kepala staf, BMKG dan BNPB. Artinya pemerintah all out untuk mengantisipasi El Nino yang sering disebut sebagai El Nino Godzilla ini,” katanya.

Menhut juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok sembarangan maupun membuka lahan dengan cara membakar.

Suasana rakor penanganan Karhutla di kawasan Bromo yang dihadiri oleh Menhut RI Raja Juli Antoni, Wagub Jatim Emil Dardak dan Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris. (Foto : Tim Gab)

“Tindakan pembakaran hutan dan lahan dapat berujung pada proses hukum. Jangan ada lagi yang bermain api. Ini secara literal yang main api, apakah itu puntung rokok atau yang lebih nakal lagi land clearing, terutama di luar Jawa,” tegasnya.

Pemerintah lanjut Menhut tidak akan membiarkan pembakaran hutan dan lahan dilakukan tanpa konsekuensi. “Siapapun yang melakukan pembakaran lahan, hutan dan lahan akan mendapatkan hukuman yang setimpal,” terangnya.

Khusus untuk penanganan karhutla di kawasan Bromo, Menhut mengatakan dirinya telah menginstruksikan Kepala Balai Besar TNBTS untuk melakukan penutupan sementara seluruh kawasan wisata. Kebijakan tersebut diambil agar kegiatan wisata tidak mengganggu operasi pemadaman. Selain itu, penutupan dilakukan sebagai bagian dari upaya melindungi keselamatan wisatawan, masyarakat dan petugas yang berada di lapangan.

“Kami meminta untuk menutup sementara secara total Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru. Tujuannya satu, agar semua bisa fokus memadamkan api dan sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadi kebakaran di tempat-tempat lain,” lanjutnya.

Menurut Menhut, keselamatan harus menjadi prioritas dalam setiap operasi penanganan bencana. “Kedua juga soal safety, safety first. Kita tidak mau mempertaruhkan nyawa warga negara karena bencana ini,” urainya.

Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menyambut kedatangan Menhut RI Raja Juli Antoni. (Foto : Tim Gab)

Untuk mempercepat pemadaman, pemerintah mengerahkan tiga helikopter dalam operasi water bombing. Pesawat tersebut digunakan untuk menjangkau titik-titik api yang sulit diakses pasukan darat, terutama pada kawasan dengan medan terjal. Telah direncanakan hingga 30 kali water bombing untuk menjatuhkan air ke sejumlah lokasi yang masih mengalami kebakaran.

“Mohon doa supaya cuaca terbaik, supaya nanti bisa genap 30 dan titik-titik api itu bisa dipadamkan. Terutama di kelerengan yang memang tidak bisa dijangkau oleh pasukan darat,” ujarnya.

Selain operasi dari udara, petugas di lapangan juga melakukan pemadaman secara manual dan membuat sekat bakar untuk menghambat pergerakan api. Namun, medan yang curam serta kondisi angin menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. “Operasi modifikasi cuaca juga belum dapat dilakukan dalam beberapa hari mendatang sehingga pemerintah mengandalkan kombinasi operasi udara dan darat,” jelasnya.

Untuk memastikan seluruh penanganan berjalan terkoordinasi, pemerintah membentuk Incident Command System (ICS). Sistem tersebut diharapkan mampu menyatukan kebutuhan, sumber daya, serta strategi penanganan di lapangan. “Semua kebutuhan, tantangan bisa dikoordinasikan sehingga pemadaman ini akan bisa lebih baik sekaligus mengantisipasi karena masih sampai akhir Oktober,” tambahnya.

Menhut RI Raja Juli Antoni memimpin rakor penanganan Karhutla di kawasan Bromo. (Foto : Tim Gab)

Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan penanganan karhutla Bromo membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, khususnya bersama TNBTS di bawah koordinasi Kementerian Kehutanan. Perkembangan di lapangan menunjukkan masih adanya kebutuhan tambahan sumber daya untuk mempercepat pengendalian api.

Ia mengungkapkan pemantauan di lapangan menemukan adanya titik api tambahan di kawasan Penanjakan, tepatnya wilayah Dingklik yang masuk Kabupaten Pasuruan. “Seperti kita lihat ada satu titik tambahan lagi, jadi perluasan dari titik awal tapi ada titik di Penanjakan. Tadi fokus heliport bombing, sekarang muncul lagi di daerah Pasuruan, Dingklik namanya,” terangnya.

Emil menyebut munculnya titik baru tersebut membutuhkan tambahan dukungan sumber daya. Ia meminta masyarakat turut mendoakan agar operasi pemadaman berjalan lancar. Terkait kemungkinan hubungan antara titik-titik api, disebutkan terdapat dugaan percikan api dapat terbawa angin dan memicu kebakaran di lokasi lain. Namun, dugaan tersebut masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut.

“Ada sambungan percikan api dari lingkungan yang di sini kira-kira ada keterkaitan. Makanya misalnya ada teori jangan-jangan ada percikan api yang terbawa oleh daun, kemudian dibawa angin, kemudian kena ke situ,” jelasnya.

Sejumlah relawan bencana mengikuti rakor yang dihadiri oleh Menhut RI Raja Juli Antoni, Wagub Jatim Emil Dardak dan Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris. (Foto : Tim Gab)

Meski demikian, Emil meminta seluruh pihak tidak mengalihkan perhatian dari upaya pemadaman yang sedang berlangsung. “Saya rasa itu paralel. Jangan mengganggu konsentrasi untuk pemadaman. Jadi pemadaman jalan terus, penelusuran penyebab saya rasa sudah diserahkan pada ahlinya,” tegasnya.

Sedangkan Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Bromo. Pencegahan karhutla tidak cukup hanya menyasar wisatawan. Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan konservasi, termasuk masyarakat Tengger, juga perlu mendapatkan edukasi mengenai pencegahan kebakaran.

“Terima kasih Pak Menteri, Insya Allah kami nanti dari pemerintah daerah siap melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar. Ini yang paling penting karena ini bukan hanya terkait dengan wisatawan, tetapi juga edukasi terhadap masyarakat sekitar, masyarakat Tengger dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Selain edukasi, Pemkab Probolinggo juga mendorong adanya pemetaan kawasan rawan kebakaran dan sistem peringatan dini atau early warning system. Keberadaan peta risiko akan membantu pemerintah dan masyarakat mengetahui wilayah yang memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat.

“Kami juga berharap ada peta risiko, ada early warning untuk ke depan, Pak Menteri. Insya Allah nanti kami siap, pemerintah daerah untuk support penuh agar ini kemudian tidak terjadi lagi,” tambahnya.

Bupati Haris menyadari kondisi cuaca ekstrem menjadi salah satu tantangan besar dalam menjaga kawasan Bromo. Karena itu, mitigasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh unsur yang berada di sekitar kawasan. “Minimal meminimalisir agar hal-hal begini tidak terjadi, meskipun cuaca sangat ekstrem,” tegasnya.

Pemkab Probolinggo lanjut Bupati Haris, akan terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan Bromo. “Sinergi antara pemerintah, masyarakat Tengger, pengelola kawasan, wisatawan, aparat keamanan dan berbagai pihak terkait menjadi kunci untuk mencegah karhutla kembali terjadi,” pungkasnya.

(Prasojo)

Pos terkait