PENJURU.ID | Sampang – Menyikapi permasalahan data DTKS yang terjadi di Kabupaten Sampang, pengurus DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sampang kunjungi Dinas Sosial (Dinsos)Selasa (09/02/21).
Dalam audiensi melalui surat pemberitahuan bernomor 011/DPC GMNI-SPG/II/2021, dilayangkan pada 03 Februari 2021 tersebut oleh Sekretaris DPC GMNI Sampang kepada Dinas terkait untuk menyoal tentang proses pendataan terkait DTKS yang masih bermasalah.
Mausul Maulana, selaku Wakabid organisasi DPC GMNI menuturkan, ada masalah besar yang masih belum bisa diatasi oleh Dinsos sampai saat ini. Pasalnya, sampai saat ini ada sekitar 158.592 yang terbelokir, sedangkan data yang sudah diperbaiki 24.524 atau dalam presentase 15,50% pertahun 2020.
Ia menambahkan pihaknya melakukan hal serupa pada 05 Maret 2020 terkait permasalahan DTKS ini. Namun ia menegaskan belum ada progres yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Kami kecewa Pak, karena sebelumnya kami sudah melakukan hal seperti ini dan hampir 1 tahun. Namun belum ada kejelasan apa-apa,” ungkapnya.
Akibat hal ini, Masul mengakui banyak menemui permasalahan terlebih dalam advokasi kesehatan bagi masyarakat penerima jaminan kesehatan yang datanya bermasalah.
“Ini kami sangat merasakan dampaknya Pak, yaitu saat melakukan pendampingan pasien ke Rumah Sakit belum lagi penerima Bansos lainnya. Lalu yang kami tanyakan selama ini data apa yang Dinsos gunakan,” paparnya.
Mausul menambakan bahwa pihak Dinas Sosial tidak serius dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hal itu dibuktikan dengan struktural yang tidak jelas dalam pendataan ini.
“Dinsos memang tidak ada iktikad baik dalam hal ini, sekarang saya tanya apakah strukturnya jelas dalam pendataan ini?, tidak ada kan,” tambahnya kesal.
Menanggapi pernyatan ini, Kepala Plt Dinas Sosial, Fadeli menyatakan, pihaknya akan segera melakukan trobosan ke pihak kecamatan dan desa atau kelurahan di Kabupaten Sampang. Ia menilai hal itu juga disebabkan oleh data kenerja yang tidak serius dari operator tingkat bawah.
“Sebelumnya kami sampaikan terimakasih kepada teman-teman GMNI, kami selaku Plt akan segera menindak lanjuti permasalahan ini kepada pihak di bawah karena juga menjadi salah satu kunci suksesnya satu data ini,” ungkapnya.
Selain itu ia akan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah di Kabupaten Sampang yang berkaitan dengan pendataan ini. Ia juga menyebutkan kendala juga terjadi di Kemensos.
“Sebagai tindak lanjut juga, kami akan menggandeng instansi di Kabupaten yang berkaitan dengan data seperti Dispenduk Capil. Namun juga perlu diketahui bahwa permasalahan data ini juga terjadi di Kemensos sehingga berimbas pada pembelokiran,” tambahnya.
Dalam pertemuan ini, Ketua DPC GMNI Sampang, Ilzamuddin juga turut menyampaikan pendapat. Menurutnya permasalahan yang terjadi di pusat karena permasalahan yang terjadi di bawah.
“Permasalahan ini karena pendataan dari bawah yang rancu, sehingga di kementrian dilakukan pembelokiran untuk kemudian dilakukan pendataan dari awal. Sehingga ini bukan salah Kemensos,” tuturnya.
Ilzamuddin menyarankan agar ada portal informasi khusus Dinsos Sampang yang dapat diakses oleh masyarakat. Ia juga menambahkan agar ada transparansi dan spesifikasi data agar masyarakat dapat mengetahui.
“Saya sarankan agar ada link informasi khusus yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu juga terkait data harus jelas dan spesifik,” tandasnya.
Jika dalam beberapa waktu kedepan tidak ada progres yang bisa dirasakan oleh masyarakat. GMNI Sampang akan melayangkan surat somasi sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini.
Mmt
