BREAKING NEWS! Kejari Jeneponto Tahan 4 Tersangka Korupsi SPAM, Negara Rugi Rp1,27 Miliar

PENJURU.ID |JENEPONTO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAU Earmark Tahun Anggaran 2023–2024.

Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik mengantongi sejumlah alat bukti dan mendalami dugaan penyimpangan dalam proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.

Penyidikan perkara ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-01/P.4.23/Fd.1/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026.

Selama proses penyidikan, tim telah memeriksa 186 orang saksi, empat orang ahli, serta mengumpulkan berbagai dokumen, barang bukti dan bukti elektronik. Penyidik juga melibatkan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Proyek pembangunan SPAM jaringan perpipaan tersebut memiliki total anggaran sebesar Rp8.107.927.000 untuk 24 lokasi pembangunan selama dua tahun anggaran.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Di antaranya, penetapan lokasi yang tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat secara memadai. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) juga diduga dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), bukan oleh Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) sebagaimana ketentuan.

Penyidik turut menemukan dugaan penggelembungan harga pembelian pompa dan bak reservoir, kekurangan volume pekerjaan fisik, hingga dugaan pemotongan sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin.

Berdasarkan hasil audit BPKP, total kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1.279.108.185,52.

Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Akhmad Heru Prasetyo, S.H., M.H., didampingi Kasi Pidsus I Putu Kisnu, S.H., M.H. dan Kasi Intel Irmansyah Asfari, S.H., menyampaikan penetapan empat tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti.

Keempat tersangka masing-masing berinisial:

  1. MJA, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto selaku Pengguna Anggaran (PA).
  2. S, mantan Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  3. MS, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
  4. NB, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Mereka diduga memiliki peran dalam penyimpangan perencanaan, penetapan lokasi, penyusunan RAB, pengarahan pembelian material, hingga pemotongan dan penerimaan dana dari setiap pencairan termin pekerjaan.

Keempat tersangka kini menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 18 November hingga 7 Desember 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jeneponto.

Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan dengan ketentuan:

  • Primair: Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
  • Subsidair: Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Ancaman hukuman maksimal dalam perkara tersebut mencapai 20 tahun penjara.

Kejari Jeneponto menegaskan penyidikan belum berhenti pada penetapan empat tersangka.

Tim penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta melakukan penelusuran aset (asset tracing) guna mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan anggaran proyek SPAM yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Kejaksaan Negeri Jeneponto juga menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum secara profesional dan objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

Penanganan perkara ini menjadi perhatian publik, mengingat proyek penyediaan air bersih berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara menjadi penting agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto.

Pos terkait