Audiensi Alumni Lemhannas RI PPNK 73 dengan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

JAKARTA – Alumni Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan 73 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menggelar audiensi resmi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Delegasi Alumni Lemhannas RI PPNK 73 hadir dengan kekuatan penuh, dipimpin langsung oleh Ketua Umum Renaldus Rocky Sugiharto dan Sekretaris Jenderal Petrus Uhir Imanto Basamima Sihombing, bersama perwakilan jajaran pengurus dengan jumlah keseluruhan 18 orang. Sementara itu, Menko AHY menyambut hangat kedatangan rombongan dengan didampingi jajaran deputi serta staf khusus menteri di lingkungan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Bacaan Lainnya

Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus merumuskan langkah kolaborasi strategis antara jejaring Alumni Lemhannas RI PPNK 73 dan pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional yang merata.

Dalam pemaparannya, Ketua Umum Alumni Lemhannas RI PPNK 73, Renaldus Rocky Sugiharto, menegaskan komitmen organisasi untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan menjadi aksi nyata, bukan sekadar pada tataran konseptual, guna menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan bangsa.

“PPNK 73 ingin menjadi bagian dari solusi dan berkontribusi nyata bagi bangsa melalui penguatan jejaring, kompetensi, serta kolaborasi lintas sektor. Sinergi dengan Kemenko Infrastruktur diharapkan menjadi langkah konkret untuk mewujudkan kontribusi tersebut,” ungkap Ketua Umum Alumni Lemhannas RI PPNK 73, Renaldus Rocky Sugiharto, dalam pertemuan tersebut.

Fokus Kolaborasi dan Program Prioritas

Melalui audiensi ini, PPNK 73 menawarkan dukungan sumber daya manusia unggul serta jejaring profesional lintas sektor, yang mencakup dunia usaha, perguruan tinggi, hingga elemen masyarakat, untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Bersama Menko AHY dan jajaran deputi yang hadir, kedua pihak menjajaki penyusunan program percontohan (pilot project) yang dapat segera ditindaklanjuti bersama, dengan fokus pada lima bidang prioritas:

  • Bantuan sosial dan misi kemanusiaan.
  • Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.
  • Pendidikan serta pengembangan kapasitas generasi muda.
  • Penanganan bencana dan tanggap darurat di wilayah rawan.
  • Dukungan tenaga ahli dan rekomendasi kebijakan bagi pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah.

Sorotan Aspek Kepastian Hukum

Dalam diskusi tersebut, aspek regulasi dan perlindungan hukum dalam proyek pembangunan turut menjadi perhatian utama. Ketua Tim Hukum dan Advokasi Alumni Lemhannas RI PPNK 73, Hika T.A. Putra, S.H., S.E., Ak., CMd., CPLA, menekankan pentingnya sinkronisasi aturan agar pembangunan berjalan kondusif bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Pembangunan infrastruktur berkelanjutan tentu membutuhkan kepastian hukum bagi para investor, pelaksana proyek, dan masyarakat, mengingat masih tingginya tumpang tindih regulasi dan kebijakan lintas kementerian serta pemerintah daerah di lapangan. Dibutuhkan kebijaksanaan strategis dalam membuat terobosan regulasi lintas kementerian sehingga semua pihak merasakan manfaat pengembangan wilayah tanpa ada pihak yang merasa dirugikan,” ujar Hika.

Langkah Tindak Lanjut

Menutup pertemuan, delegasi PPNK 73 memohon arahan dan dukungan penuh dari Menko AHY terkait mekanisme komunikasi dan koordinasi teknis bersama jajaran kementerian untuk menindaklanjuti gagasan kerja sama tersebut.

Audiensi ini diharapkan menjadi pintu pembuka kemitraan berkelanjutan antara Alumni Lemhannas RI PPNK 73 dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam mengawal agenda strategis nasional.

Pos terkait