TANGERANG — Polemik pembangunan kawasan Suvarna Sutera di Kabupaten Tangerang, Banten, kembali mencuat. Rekomendasi DPRD terkait evaluasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), drainase, dan pembangunan tandon air yang disebut telah bergulir sejak 2022 hingga kini dipertanyakan tindak lanjutnya.
Sejumlah pemberitaan sebelumnya menyoroti potensi banjir akibat perubahan tata guna lahan dan pembangunan kawasan berskala besar. Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Bahkan, Pospera Kabupaten Tangerang diberitakan pernah mendesak penghentian sementara kegiatan pembangunan Suvarna Sutera. Desakan tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang perlu diperiksa secara objektif.
Di sisi lain, aktivitas *cut and fill* serta lalu lintas truk pengangkut tanah di sekitar kawasan Sindang Jaya turut menjadi perhatian masyarakat.
Pertanyaannya, mengapa rekomendasi DPRD yang disebut telah berusia empat tahun belum menunjukkan penyelesaian yang jelas? Apakah revisi AMDAL telah dilaksanakan? Berapa tandon air yang diwajibkan dan sudah direalisasikan?
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Ustur Ubadi, sebelumnya menyatakan persoalan tersebut merupakan peninggalan periode DPRD sebelumnya dan perlu ditelusuri kembali dokumennya.
Kini, perhatian tertuju kepada pengembang Suvarna Sutera, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta DPRD Kabupaten Tangerang untuk menjelaskan pelaksanaan rekomendasi dan kepatuhan terhadap persetujuan lingkungan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kegiatan pembangunan dan kewajiban lingkungan, pemerintah berwenang melakukan pengawasan serta menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jangan sampai pembangunan kawasan mewah justru menyisakan persoalan lingkungan bagi masyarakat sekitarnya.
Hingga berita ini disusun, tanggapan terbaru pengembang dan instansi terkait atas rangkaian pertanyaan tersebut masih perlu diperoleh.





