PENJURU.ID | Probolinggo – Perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana selama musim penghujan membutuhkan kesiapan yang terencana dan dukungan seluruh elemen. Menyikapi potensi tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo memperkuat langkah antisipasi dengan mengerahkan 140 personel gabungan dalam Apel Sinergitas Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Kota Probolinggo Tahun 2026/2027, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di halaman depan Kantor Wali Kota Probolinggo, Jalan Panglima Sudirman, tersebut menjadi sarana untuk menyelaraskan kesiapan operasional berbagai instansi. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh unsur memiliki kemampuan dan dukungan yang diperlukan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, terutama banjir.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin memimpin langsung apel yang diikuti jajaran TNI-Polri, perangkat daerah, relawan, serta organisasi pendukung penanggulangan bencana. Kehadiran lintas sektor ini sekaligus memperlihatkan komitmen bersama dalam membangun sistem perlindungan masyarakat yang lebih kuat.
Sejumlah pejabat turut mengikuti kegiatan tersebut, di antaranya Dandim 0820 Probolinggo Letkol Inf. Ribut Yodo Apriantono, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Lucky Permana Putra, perwakilan Kejaksaan Negeri, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Budiono Wirawan, dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Probolinggo Boedi Harjanto.
Dari total 140 personel yang dilibatkan, kekuatan tersebut berasal dari Polres, Kodim, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta relawan kebencanaan.
Komposisi tersebut disiapkan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan apabila terjadi bencana. Mulai dari pengamanan wilayah, pengaturan lalu lintas, penanganan kedaruratan, pelayanan kesehatan, hingga dukungan sosial bagi warga terdampak memerlukan keterlibatan unsur yang saling terhubung.
Dalam arahannya, Aminuddin mengingatkan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh dilakukan secara mendadak ketika bencana sudah terjadi. Seluruh instansi harus memiliki perencanaan dan kesiapan teknis agar mampu bergerak secara efektif menghadapi perubahan situasi di lapangan.
Ia menilai, keberadaan personel yang cukup harus disertai dengan kesiapan perlengkapan serta kendaraan operasional. Seluruh sumber daya tersebut perlu dipastikan dalam kondisi baik sehingga tidak menghambat proses penanganan apabila sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat.
“Memasuki musim hujan, kita harus meningkatkan kesiapsiagaan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Sinergi antarinstansi menjadi kunci agar setiap potensi bencana dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, tepat, serta terkoordinasi,” tutur Aminuddin.
Selain menyiapkan kekuatan operasional, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kemampuan dalam membaca dan mengantisipasi potensi ancaman. Penguatan sistem peringatan dini menjadi salah satu langkah yang perlu dioptimalkan agar informasi kebencanaan dapat segera diteruskan kepada pihak yang membutuhkan.
Aminuddin juga menginstruksikan agar pemetaan daerah rawan bencana mendapat perhatian serius. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat kerawanan setiap wilayah sekaligus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengawasan dan penanganan.
Pengembangan kapasitas sumber daya manusia turut menjadi bagian dari arahan wali kota. Setiap personel diharapkan memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur penanganan bencana, termasuk mengetahui secara pasti fungsi dan kewenangan masing-masing ketika berada dalam satu operasi lapangan.
Menurut Aminuddin, koordinasi yang baik harus dibangun melalui pemahaman tugas yang jelas. Dengan demikian, setiap instansi dapat saling melengkapi tanpa menimbulkan tumpang tindih pekerjaan, terutama ketika dibutuhkan keputusan dan tindakan dalam waktu singkat.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan menghadapi bencana tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah, melainkan juga kemampuan seluruh unsur untuk bekerja secara terpadu. Orientasi utama dari setiap upaya tersebut adalah memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan penanganan yang dibutuhkan.
“Seluruh pihak harus semakin siap, cepat, dan tanggap dalam merespons setiap potensi maupun ancaman bencana di Kota Probolinggo. Penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama, sehingga keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan daerah. Kesadaran untuk mengenali potensi bahaya di sekitar tempat tinggal, memperhatikan perkembangan kondisi lingkungan, serta memahami langkah pengurangan risiko merupakan hal yang perlu terus ditumbuhkan.
Wali kota mengajak seluruh komponen masyarakat mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing. Keterlibatan warga dinilai dapat membantu memperkuat upaya pencegahan sekaligus mendukung penanganan apabila terjadi bencana di lingkungan sekitar.
“Bencana pada hakikatnya merupakan urusan bersama. Karena itu, saya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi secara proporsional dalam upaya penanggulangan bencana, dengan mengenali bahayanya dan mengurangi risikonya,” imbuhnya.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, seluruh kesiapan pendukung kemudian diperiksa secara langsung. Aminuddin bersama unsur Forkopimda dan tamu undangan mengecek kondisi personel, perlengkapan penanggulangan bencana, kendaraan operasional, serta perbekalan yang disediakan untuk kebutuhan darurat.
Pemeriksaan tersebut menjadi langkah untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing unsur benar-benar siap difungsikan. Dengan kondisi peralatan yang terjaga, proses pengerahan petugas diharapkan dapat berlangsung lebih cepat ketika menghadapi situasi yang membutuhkan penanganan segera.
Pemkot Probolinggo berharap penguatan kesiapsiagaan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan seluruh unsur dalam mengantisipasi dan menghadapi bencana. Kerja sama lintas instansi juga diharapkan semakin efektif sehingga setiap potensi ancaman dapat ditangani melalui langkah yang terukur.
Kesiapan menghadapi musim hujan pada akhirnya bukan sekadar persoalan ketersediaan personel dan peralatan, melainkan juga menyangkut kesadaran, kepedulian, serta tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi seluruh pihak, risiko dan dampak bencana hidrometeorologi di Kota Probolinggo diharapkan dapat ditekan demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.
(Prasojo)
