PENJURU.ID I Kabupaten Bekasi – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2025 di Kabupaten Bekasi, berlangsung dengan seruan kuat dari Komite Mahasiswa Kabupaten Bekasi (Komaksi) beserta masyarakat sipil, yang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mempercepat pembenahan tata kelola dan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, Selasa (9/12/2025).
Komaksi menyoroti urgensi penguatan integritas birokrasi di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kualitas pelayanan dan akuntabilitas penggunaan APBD.
Koordinator Komaksi, Mario, menegaskan bahwa Hakordia bukan hanya momentum simbolik, melainkan pengingat bahwa perbaikan sistem pemerintahan daerah merupakan kebutuhan mendesak.
“Hakordia adalah refleksi kita semua. Korupsi di berbagai level pemerintahan, sekecil apa pun, memberi dampak besar bagi masyarakat. Bekasi tidak boleh terjebak dalam praktik tata kelola yang tidak transparan,” ungkap Mario.
Selain itu, Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai fondasi pencegahan korupsi.
“Penggunaan anggaran daerah harus dapat diakses secara jelas oleh masyarakat. Tanpa transparansi, ruang penyimpangan akan tetap ada,” tambahnya.
Sejumlah kader komaksi yang hadir dalam kegiatan tersebut turut menekankan perlunya pembenahan sistemik di lingkungan pemerintah daerah.
“Pencegahan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui digitalisasi layanan publik, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan partisipasi publik,” ujar Mario.
Dalam forum diskusi itu, beberapa isu strategis yang mengemuka antara lain:
– kebutuhan transparansi pengadaan barang dan jasa,
– peningkatan integritas ASN di setiap tingkatan,
– penertiban pungutan liar pada layanan administrasi,
– serta percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Kami menilai bahwa Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar untuk menjadi daerah dengan tata kelola modern dan bersih, namun membutuhkan komitmen nyata dari seluruh pemangku kebijakan.
“Budaya antikorupsi harus dibangun dari level kepemimpinan hingga lini birokrasi paling bawah. Tanpa komitmen tersebut, kualitas pembangunan dan pelayanan publik akan terus terhambat,” tandasnya.
Peringatan Hakordia 2025 di Bekasi ini menegaskan bahwa publik tetap mengawasi jalannya pemerintahan dan mendorong langkah-langkah reformasi yang lebih nyata, terukur, dan berbasis data. Komaksi berharap, pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi lebih luas guna memperkuat integritas dan meminimalkan potensi penyimpangan di sektor publik.
