Bukan Sekadar Janji Lisan, Keluarga dan Ratusan Warga Desak Komitmen Tertulis Pembatasan Ruang Gerak Kades Pa’rasangang Beru
PENJURU.ID | JENEPONTO – Polemik yang menyeret Kepala Desa Pa’rasangang Beru, Rahman Joa, kembali bergulir. Pihak keluarga perempuan kini mendesak pemerintah setempat tidak berhenti pada kesepakatan lisan, tetapi harus menuangkan komitmen pembatasan ruang gerak kepala desa tersebut dalam dokumen tertulis.
Desakan itu disampaikan saat perwakilan keluarga mendatangi Kantor Camat Turatea, Kamis (12/11/2026). Kedatangan tersebut merupakan tindak lanjut atas persoalan yang sebelumnya telah disampaikan melalui pernyataan sikap dan surat kepada sejumlah unsur Muspida maupun Tripika Kabupaten Jeneponto.
Perwakilan keluarga menilai, penyelesaian persoalan yang hanya mengandalkan pembicaraan lisan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan. Terlebih, hingga saat ini keluarga masih membutuhkan kepastian mengenai batasan kesepakatan yang telah dibicarakan.
“Kami datang ke Kantor Camat Turatea untuk menyikapi persoalan ini, termasuk surat yang telah kami sampaikan kepada beberapa Muspida diantaranya Bupati Jeneponto, Kapolres Jeneponto, Dandim 1425 j/p dan Kadis PMD Kabupaten Jeneponto dan Unsur Tripika. Kami ingin ada kejelasan. Jangan sampai pembicaraan hanya sebatas lisan, sementara tidak ada pegangan tertulis yang bisa dijadikan dasar bersama,” ungkap perwakilan keluarga.
Pihak keluarga mengungkapkan, persoalan tersebut menyentuh harga diri atau siri’ keluarga. Orang tua Jubaeda disebut telah mengambil sikap tegas dengan meminta anaknya menjalani konsekuensi moral berupa tidak lagi menginjakkan kaki di lingkungan kampung tersebut.
Namun, keluarga menilai posisi Rahman Joa sebagai kepala desa membuat penyelesaian persoalan ini harus ditempuh melalui mekanisme yang melibatkan pemerintah dan unsur terkait.
“Orang tua kami sudah mengambil sikap terhadap anaknya agar tidak lagi masuk ke kampung. Karena itu, kami meminta pihak terkait menyepakati secara tertulis agar kepala desa juga tidak lagi berlalu-lalang di depan rumah kami. Jangan sampai tuntutan keluarga ini hanya didengar, tetapi tidak memiliki kejelasan pelaksanaan,” ungkapnya.
komitmen pembatasan ruang gerak tersebut harus memiliki batas waktu, mekanisme pelaksanaan, serta kejelasan mengenai konsekuensi apabila kesepakatan nantinya dilanggar.
“Kami ingin tahu sampai kapan kesepakatan ini berlaku. Kalau dilanggar, bagaimana tindak lanjutnya? Jangan sampai hari ini ada kesepakatan, tetapi besok tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab mengawasinya,” tegasnya.
Keluarga menegaskan, tuntutan tersebut bukan sekadar meminta pertemuan atau pernyataan perdamaian. Mereka menginginkan kepastian bahwa hasil penyelesaian benar-benar memiliki bentuk komitmen yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Harapan kami, pemerintah jangan hanya menjadi fasilitator pertemuan. Kami membutuhkan kepastian tertulis agar semua pihak memahami batasan dan tanggung jawab masing-masing,” lanjut perwakilan keluarga.
Sebelumnya, polemik ini mencuat setelah dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Rahman Joa dan seorang perempuan bernama Jubaeda alias Juba menjadi sorotan masyarakat. Rahman Joa sebelumnya telah membantah dugaan perselingkuhan tersebut dan menyatakan bahwa Juba merupakan istrinya.
Persoalan itu kemudian berujung pada mediasi Tripika di Kantor Kecamatan Turatea. Pertemuan tersebut melibatkan Camat Turatea, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Jeneponto, unsur kepolisian, TNI, serta perwakilan pihak keluarga.
Dalam proses penyelesaian tersebut, keluarga menyampaikan keberatan dan meminta pertanggungjawaban moral agar Rahman Joa tidak lagi menginjakkan kaki di wilayah Desa Pa’rasangang Beru.
Namun, keluarga kini menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Pemerintah kecamatan dan instansi terkait diminta menjelaskan secara konkret bagaimana kesepakatan itu akan dijalankan.
Dukungan terhadap keberatan keluarga ternyata tidak hanya datang dari lingkungan keluarga besar H. Nalling. Ratusan warga juga disebut turut menyampaikan sikap keberatan terhadap persoalan yang menyeret kepala desa tersebut.
Bahkan, dukungan warga itu dituangkan dalam pernyataan tertulis yang masing-masing ditandatangani sendiri oleh warga sebagai bentuk penyampaian sikap dan keberatan mereka.
“Ini bukan hanya persoalan keluarga. Ada ratusan warga yang juga menyampaikan sikap secara tertulis dan membubuhkan tanda tangan masing-masing. Karena itu, kami berharap pemerintah tidak menganggap persoalan ini sebagai persoalan kecil yang cukup diselesaikan melalui pembicaraan biasa,” ungkap perwakilan keluarga.
Kondisi tersebut membuat keluarga kembali meminta perhatian serius Muspida dan Tripika agar aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai dokumen administrasi semata, melainkan mendapat tindak lanjut yang jelas.
PENJURU.ID menilai, pemerintah kecamatan dan instansi terkait perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai status kesepakatan hasil mediasi, termasuk batas kewenangan, bentuk komitmen, serta mekanisme tindak lanjutnya.
Sebab, kesepakatan yang menyangkut pembatasan aktivitas seseorang harus dirumuskan secara jelas, berdasarkan persetujuan para pihak, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kini, yang ditunggu keluarga bukan lagi sekadar janji pertemuan atau kesepakatan di atas meja mediasi, melainkan kepastian tertulis dan kejelasan tindak lanjut dari pemerintah.
