Dorong Layanan Adminduk Berkualitas, Bappenas RI Sambangi Disdukcapil Jeneponto

PENJURU. ID | Jeneponto – Dalam rangka mengkaji dan menganalisis pencapaian Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) tahun 2025, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jeneponto, Kamis (30/10/2025).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas, Dr. Cholifihani, dan didukung oleh UNICEF Indonesia. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil Jeneponto, Dr. Mustaufiq, bersama jajaran pejabat struktural.

Dalam kesempatan itu, Dr. Mustaufiq menyampaikan apresiasi atas perhatian Bappenas terhadap daerah, khususnya dalam memperkuat sistem administrasi kependudukan dan pengembangan statistik hayati.

“Kehadiran Bappenas di Jeneponto merupakan bentuk dorongan bagi daerah untuk terus memperkuat pencatatan sipil dan pengembangan statistik hayati. Hal ini sejalan dengan kerja sama Pemerintah RI dan UNICEF dalam program perlindungan anak, terutama terkait indikator pelaksanaan Strategi Nasional pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian,” ujar Mustaufiq.

Menurutnya, kunjungan tim Bappenas bertujuan untuk memantau pelaksanaan strategi nasional, mengidentifikasi tantangan dan hambatan layanan administrasi kependudukan di daerah, serta melihat praktik baik yang bisa dijadikan pembelajaran untuk perumusan kebijakan nasional di masa mendatang.

Sementara itu, Dr. Cholifihani dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas komitmen dan inovasi layanan yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Jeneponto.

“Kami mengapresiasi seluruh upaya dan pelayanan yang sudah dilakukan oleh Dukcapil Jeneponto. Hasil kunjungan ini akan menjadi laporan dan catatan bagi kementerian, serta akan kami komunikasikan lebih lanjut dengan leading sector terkait,” pungkasnya.

Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan administrasi kependudukan yang inklusif, akurat, dan terintegrasi untuk mendukung pembangunan nasional berbasis data.

Pos terkait