PENJURU.ID | Pasuruan – Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan menerima kunjungan tim penilai internal (TPI) Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan verifikasi lapang dan pengarahan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan ini dihadiri oleh jajaran ketua dan sekretaris kelompok kerja (Pokja), perwakilan anggota Pokja, Agen Perubahan, serta seluruh pegawai yang turut mendukung pelaksanaan verifikasi lapang.
Kunjungan ini merupakan bagian dari proses evaluasi dan pembinaan terhadap implementasi pembangunan Zona Integritas yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan.
Dalam kegiatan tersebut tim penilai internal melakukan peninjauan terhadap berbagai aspek pembangunan zona integritas, meliputi pemenuhan eviden pada enam area perubahan, inovasi pelayanan publik, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan serta implementasi budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan profesionalisme.
Selain melakukan verifikasi lapang tim juga memberikan arahan dan masukan strategis guna memperkuat langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Drs. Herman Hidayat, M.Si mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan semakin memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani.
“Berbagai upaya perbaikan berkelanjutan yang telah dilakukan menjadi bagian dari transformasi organisasi untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” kata Drs. Herman Hidayat, M.Si
Untuk diketahui kegiatan verifikasi lapang dan pengarahan ini menjadi momentum penting bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan untuk terus meningkatkan kinerja serta memperkuat sinergi seluruh pegawai dalam mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2026. (Pras)
