FIMRJ DESAK KPK PERIKSA YM USUT TUNTAS DUGAAN KASUS SPPD FIKTIF DPRD RIAU 2020–2021 DAN PENGELOLAAN APBD RIAU 2024

Penjuru.id | Jakarta — Forum Ikatan Mahasiswa Riau Jakarta (FIMRJ) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut tuntas dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di lingkungan DPRD Provinsi Riau periode 2020–2021 serta mendalami dugaan keterlibatan mantan Ketua DPRD Riau berinisial YM dalam persoalan pengelolaan APBD Riau Tahun Anggaran 2024.

Ketua FIMRJ, Syarif, menegaskan bahwa KPK dan seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) harus bertindak tegas, profesional, dan transparan dalam menangani dugaan tersebut. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam praktik yang merugikan keuangan negara.

“Kami mendesak KPK untuk segera memeriksa mantan Ketua DPRD Riau berinisial YM serta mendalami seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut. Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan tanpa tebang pilih,” tegas Syarif.

FIMRJ menilai bahwa dugaan penyimpangan anggaran publik harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. KPK diminta tidak berhenti pada pemeriksaan pihak-pihak tertentu, tetapi juga menelusuri alur penggunaan anggaran, pihak yang bertanggung jawab, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

“Kami meminta ketegasan KPK dan APH. Jangan sampai persoalan yang menyangkut uang rakyat justru dibiarkan tanpa kepastian hukum. Usut tuntas, buka secara transparan, dan tindak siapa pun yangg terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Syarif.

FIMRJ menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bentuk komitmen mahasiswa dalam mendorong pemberantasan korupsi dan menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Riau.

Pos terkait