PENJURU.ID | JENEPONTO – Dugaan persoalan etika dan disiplin Kepala Desa Parasangan Beru, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, kini memasuki ranah birokrasi. Pemerintah Kecamatan Turatea telah resmi meneruskan informasi tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Jeneponto.
Melalui surat Nomor 138/212/Turatea tertanggal 16 November 2026, pemerintah kecamatan menyampaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Artinya, informasi tersebut kini telah masuk ke jalur resmi pemerintahan dan tidak lagi sekadar menjadi perbincangan di tingkat desa.
Surat tersebut merupakan tindak lanjut berita acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Parasangan Beru Nomor 02/BA/BPD-DPB/XI/2026, yang memuat hasil rapat internal BPD terkait aspirasi dan dinamika masyarakat mengenai dugaan persoalan etika dan moral kepala desa.
Pemerintah Kecamatan Turatea menegaskan bahwa penyampaian informasi tersebut bukan bentuk penetapan kesalahan terhadap kepala desa. Namun, dokumen itu menjadi dasar bagi Dinas PMD untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, serta menelaah persoalan secara profesional dan objektif.
Penegasan itu patut dihormati. Namun, kehati-hatian tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan laporan tanpa kejelasan. Ketika persoalan telah disampaikan secara resmi, publik tentu berhak mengetahui apakah ada tindak lanjut dan bagaimana mekanisme penanganannya.
Dinas PMD Kabupaten Jeneponto kini menjadi pihak yang ditunggu. Apakah akan melakukan klarifikasi, pembinaan, koordinasi, pemeriksaan, atau mengambil langkah lain sesuai kewenangan? Masyarakat membutuhkan kejelasan, bukan sekadar kepastian bahwa surat telah diterima.
Jangan sampai surat resmi hanya menjadi dokumen administratif yang berhenti di meja birokrasi. Persoalan yang menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semestinya mendapat perhatian proporsional dan penanganan yang terukur.
Di tengah belum adanya kejelasan yang dirasakan masyarakat, muncul informasi bahwa sebagian warga mulai mempertimbangkan penyampaian aspirasi melalui aksi damai. Hal ini menjadi sinyal bahwa masyarakat menginginkan persoalan tersebut mendapat perhatian serius.
Aksi damai, jika dilakukan, harus tetap berada dalam koridor hukum, berlangsung tertib, dan tidak mengganggu kepentingan umum. Aspirasi masyarakat merupakan hak, tetapi penyampaian dugaan tetap harus mengedepankan fakta dan tidak berubah menjadi penghakiman.
Kepala Desa Parasangan Beru juga memiliki hak penuh untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, maupun pembelaan. Asas praduga tak bersalah harus tetap dijaga. Dugaan yang berkembang tidak boleh diperlakukan sebagai fakta sebelum melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, prinsip praduga tak bersalah bukan berarti pemerintah boleh pasif. Transparansi proses, kejelasan koordinasi, dan respons kelembagaan justru diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, setiap persoalan yang berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat harus ditangani secara serius, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kini, masyarakat Parasangan Beru menanti langkah nyata. Bukan penghakiman, bukan pula polemik tanpa ujung, melainkan penanganan yang transparan, profesional, dan memiliki kejelasan arah.
Jangan biarkan aspirasi masyarakat berhenti pada selembar surat yang hanya berpindah meja. Ketika laporan telah disampaikan secara resmi, respons dan tindak lanjut menjadi bagian penting dari tanggung jawab pemerintahan.
Hingga berita ini dilayangkan, Sabtu 20 November 2026, redaksi PENJURU.ID belum memperoleh konfirmasi maupun keterangan resmi dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Jeneponto terkait tindak lanjut surat tersebut. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.




