TIM ADVOKAT FERADI WPI Dampingi Anggota Yang Tersangkut Perkara Hukum dI Polrestabes Surabaya

SURABAYA – Jumat, 20 November 2026. Tim Advokat FERADI WPI yang terdiri dari M. Arifin dan Yulianto Kiswocahyono memberikan pendampingan hukum kepada salah satu anggota FERADI WPI berinisial R yang saat ini tengah menjalani proses penanganan perkara hukum di Polrestabes Surabaya.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., mengambil langkah dengan membentuk tim advokasi guna memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada anggota organisasi tersebut.

Adapun tim hukum FERADI WPI – Subur Jaya Lawfirm yang ditugaskan dalam pendampingan ini terdiri atas:

DONNY ANDRETTI, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX.

YULIANTO KISWOCAHYONO, S.H., S.E., BKP.

M. ARIFIN, S.H., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., C.PFW.

CATUR AGUS PRABOWO.

Perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP juncto Pasal 591 KUHP.

Dalam keterangannya, Yulianto Kiswocahyono, S.H., S.E., BKP., selaku Ketua DPC sekaligus Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI, menegaskan komitmen organisasi untuk memberikan pendampingan hukum secara maksimal.

“Kami akan memberikan pembelaan dan pendampingan hukum secara maksimal kepada anggota kami. Hak-hak hukum yang bersangkutan harus tetap dilindungi dan dihormati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Yulianto.

Sementara itu, M. Arifin, S.H., S.Sos., M.M., selaku Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI, menegaskan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam setiap proses penegakan hukum.

“Asas praduga tak bersalah harus kita kedepankan. Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan berkekuatan hukum tetap,” tegas M. Arifin.

Pendampingan ini merupakan bentuk komitmen FERADI WPI dalam memberikan perlindungan, bantuan, serta pendampingan hukum kepada anggota organisasi yang sedang menghadapi persoalan hukum, dengan tetap menghormati proses penegakan hukum yang berlaku.

CATATAN REDAKSI

Redaksi media ini menyatakan bahwa pemberitaan disusun dengan mengedepankan prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah. Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Pos terkait