Pakksa Desak Inspektorat Periksa Dinas LH Kota Serang

KOTA SERANG – Belum adanya tanggapan atau jawaban informasi atas laporan pengaduan yang telah disampaikan aktivis beberapa waktu lalu terkait dugaan koorporasi hal keterbukaan publik didalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah pada sejumlah kegiatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang tahun anggaran 2021.

Aktivis Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas (PAKKSA) Kota Serang menilai pemerintah Kota Serang melalui Inspektorat selaku pihak Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lamban dan tak serius dalam menanggapi terlebih tindakan perihal laporan pengaduan yang sudah dilayangkannya sejak 28 Desember 2021 lalu.

Bacaan Lainnya

Seperti diungkapkan Aang Ubay, bahwa pihaknya hingga kini belum mendapatkan kelanjutan informasi atas hasil laporan pengaduannya yang menurutnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Adanya beberapa paket pekerjaan yang tidak sesuai dengan aturan didalam proses pengadaan barang dan jasa, juga abaikan Surat Edaran Walikota Serang, H. Syafruddin, ” ungkap Aang Ubay, Koordinator LSM Pakksa Kota Serang kepada jurnalis, (Selasa, 18/01/203/22).

Terlebih, diduganya bahwa beberapa paket pekerjaan tersebut sebelumnya tidak terdapat dalam dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).

“Padahal, proses tersebut sangatlah penting terhadap peranan informasi publik, terlebih bagi penyedia dan masyarakat umum dalam rangka mengikuti usaha pengadaan barang/lelang dan jasa, ” ucapnya.

Menariknya lagi, ditambahkan Aang Ubay, beberapa paket pekerjaan itu kemudian berkontrak pada sebelum adanya atau terinput didalam RUP.

“Adanya dugaan koorporasi yang tidak benar antara pejabat pengadaan, PPK serta Penyedia yang seakan ditutupi sehingga masyarakat menjadi bias dalam mengakses informasi,” tambahnya.

“Seperti pada kegiatan rehabilitasi taman tugu jam, diketahui bahwa SPK kegiatan itu ditanda tangani pada tanggal 23 November 2021. Sedangkan RUP tersebut baru diinput per tanggal 30 November 2021,’ tuturnya.

Sementara itu, terpisah disampaikan Yoga Prayoga, Auditor Inspektur Pembantu Irban IV/Irbansus Inspektorat Kota Serang mengenai laporan pengaduan tersebut telah diketahuinya dan kini sedang ditelaah.

“Sedang ditelaah, tinggal menunggu perintah dari pimpinan saja, ” kata Yoga saat ditemui di ruang Aula Inspektorat Kota Serang, (Selasa, 18/01/2022).

Menyinggung perihal RUP, jika terjadi seperti yang diinformasikan aktivis, Yoga menilai hal tersebut merupakan kelalaian dan kecerobohan.

“Supaya enak dan jelas. Nanti biar Inspektur saja yang menjelaskannya. Nanti akan saya mintakan waktu kepada beliau agar dapat bertemu rekan dari aktivis dan media, ” tutupnya.

Diinformasikan, didalam surat laporan pengaduannya itu, aktivis Pakksa menduga jika terdapat adanya 3 tiga kegiatan RTH Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, antara lain : Rehabilitasi Taman Tugu Jam Kota Serang Nilai Kontrak Rp. 188.760.000,- , Rehabilitasi Alun-alun Kota Serang Nilai Kontrak Rp. 188.570.000,-, Rehabilitasi RTH Stadion Kota Serang Nilai Kontrak Rp. 88.550.000,-, yang dalam proses pengadaan barang dan jasa nya tidak melalui E-PL melainkan (system’manual).

Disamping itu, berdasarkan penelusurannya diketahui bahwa dari ketiga paket kegiatan tersebut pada sebelumnya hingga berkontrak tidak terinput didalam Rencana Umum Pengadaan RUP, sebagai keterbukaan informasi publik sesuai aturan Perpres No 12 Tahun 2021, Perlem LKPP No 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta Surat Edaran Walikota Serang. (SNA)

Pos terkait